Gelar Workshop, Bawaslu Soppeng Perkuat Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Pemilihan

TRIBUN-TIMUR.CON – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Soppeng gelar workshop bertajuk “Isu-Isu Terkini Terkait Tindak Pidana Pemilihan”, Minggu (17/11/2024).

Dengan tema utama “Peran Strategis Sentra Gakkumdu dalam Merespon Isu-Isu Tindak Pidana Pemilihan”. 

Workshop ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pemahaman terkait penanganan pelanggaran pemilu dengan melibatkan berbagai instansi terkait yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).

Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Soppeng, Muhammad Hasbi, yang menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menghadapi tantangan dan isu-isu terkini terkait tindak pidana pemilihan. 

Dalam sambutannya, Hasbi menyebut bahwa dengan meningkatnya kompleksitas pelanggaran pemilu, dibutuhkan respons yang cepat dan efektif dari Sentra Gakkumdu untuk menjaga integritas proses demokrasi.

“Sentra Gakkumdu harus terus meningkatkan sinergi dan komunikasi antar-lembaga agar mampu menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran pemilu yang semakin kompleks,” ujar Muhammad Hasbi.

Workshop ini menghadirkan tiga narasumber kompeten yang merupakan anggota Sentra Gakkumdu, yaitu Muhamad Aprila Rhamadhon, S.H., dari Kejaksaan Negeri Soppeng, Alfian Saputra Sunardi, S.H., Kanit Reskrim Polres Soppeng, dan Abd. Jalil, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Soppeng.

Ketiga narasumber membahas berbagai aspek penanganan tindak pidana pemilu.

Termasuk pola pelanggaran yang sering terjadi, tantangan yang dihadapi dalam penanganan kasus.

Serta pentingnya komunikasi antar-instansi terkait untuk memastikan setiap pelanggaran dapat ditangani secara profesional dan akuntabel.

Acara yang dihadiri oleh sejumlah peserta dari kepolisian, kejaksaan, Tim Kampanye Pasangan Calon, tokoh agama, tokoh adat, organisasi masyarakat (Ormas), organisasi kepemudaan, serta pengawas pemilu ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-lembaga dan mempercepat penanganan pelanggaran pemilu.(*)