Sekda Takalar Hadiri Diskusi Publik Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial untuk Pekerja Informal

TRIBUN-TIMUR.CON – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, hadir dalam diskusi publik yang mengangkat topik "Optimalisasi Pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal" khususnya petani dan nelayan. 

Diskusi ini dilaksanakan pada Rabu, (13/11/2024) di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, tokoh masyarakat, unsur pemerintahan, serta media massa.

Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal, khususnya sektor pertanian dan perikanan. 

Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI, Nafi Alrasyid, dalam paparannya mengungkapkan hasil evaluasi yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Takalar, pada bulan Mei 2024. 

"Data yang kami peroleh menunjukkan bahwa meskipun jaminan sosial merupakan hak konstitusional, implementasinya masih terkendala di sektor informal, khususnya di bidang pertanian dan perikanan," ungkap Nafi. 

Ia juga menyebutkan bahwa distribusi regulasi jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor-sektor ini masih sangat rendah.

Sekda Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, dalam kesempatan tersebut menyoroti rendahnya tingkat partisipasi pekerja informal, terutama petani dan nelayan, dalam program BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. 

Berdasarkan data yang ada, hanya sekitar 0,65 persen dari 53.231 petani yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan hanya 293 orang yang tercatat. 

Sedangkan di kalangan nelayan, dari 10.630 nelayan di Takalar, hanya 2.248 orang yang terdaftar.

Sebagai upaya untuk memperbaiki situasi ini, Sekda Takalar menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mendaftarkan 86 desa untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kami berharap dengan langkah ini, cakupan perlindungan sosial di kalangan pekerja informal, terutama petani dan nelayan, dapat meningkat," jelasnya.

Diskusi ini juga menyoroti pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja informal, yang tidak hanya memberikan jaminan di masa depan, tetapi juga santunan bagi keluarga pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau bahkan meninggal dunia. 

Perlindungan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat yang bekerja di sektor-sektor yang selama ini kurang mendapat perhatian.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 orang yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta media massa yang turut serta dalam diskusi.(*)