Regulasi Belum Terbit, Pemkab Bone Sulsel Siapkan Rp18 Miliar APBD untuk Makan Siang Gratis

TRIBUNBONE.COM, BONE – Pemerintah Pusat tengah mendorong program makan siang gratis untuk seluruh sekolah di Indonesia. 

Program ini nantinya akan dibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN), dan juga dapat bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD).

Plt Sekda Bone sekaligus Kepala Dinas Pendidikan Bone, Andi Fajaruddin, saat dikonfirmasi Rabu, (13/11/2024), menjelaskan bahwa meskipun program yang digagas Prabowo Subianto ini sudah mulai dijalankan, regulasi yang mengaturnya masih belum ada.

"Program makan siang gratis ini memang sudah dimulai, namun hingga saat ini belum ada regulasi dan petunjuk teknis yang turun," kata Andi Fajaruddin. 

"Namun, Pemkab Bone telah melakukan proyeksi dan penelitian terkait implementasi program ini," tambahnya.

Andi Fajaruddin menyampaikan bahwa Pemkab Bone sudah memasukkan anggaran untuk program ini dalam APBD 2025. 

"Untuk program makan siang gratis ini, kami sudah memasukkan proyeksi anggaran sebesar Rp18 miliar dalam APBD 2025," ujarnya.

Penganggaran ini dilakukan setelah dilakukan sosialisasi penyusunan anggaran APBD.

Baca juga: Pj Gubernur Sulsel Zudan Janji Bisik Wapres Gibran Soal Stadion Sudiang

Di mana, pemerintah daerah juga perlu ikut mendukung program yang berasal dari janji kampanye Presiden RI tersebut.

"Jadi selain alokasi anggaran dari APBN, daerah juga harus turut berperan dalam mendukung program ini," jelas Andi.

Sementara itu, total jumlah siswa berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (terdiri dari SD dan SMP) diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu siswa. 

Jika ditambah dengan siswa Madrasah dan SMA, jumlahnya bisa mencapai sekitar 160 ribu siswa. 

Jika setiap porsi makan siang dihargai Rp15 ribu, maka total anggaran yang dibutuhkan untuk program ini cukup besar.

Namun, Andi Fajaruddin menegaskan bahwa ini masih sebatas proyeksi, karena program makan siang gratis ini masih menunggu regulasi dan petunjuk teknis resmi. 

"Jadi, meski anggaran sudah dipersiapkan, proyeksi ini masih bersifat sementara. Kami terus menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat," jelasnya. (*)