Paslon 02 dan 03 Saling Serang di Debat Kedua Pilkada Bone Sulsel

TRIBUNBONE.COM, BONE - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone menggelar debat kedua Pilkada 2024 di Hotel Novena, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat,  Senin (11/11/2024) pukul 19.30 WITA. 

Debat ini mempertemukan tiga pasangan calon (paslon), yakni paslon nomor urut 01 Andi Rio Idris Padjalangi-Amir Mahmud, paslon nomor urut 02 Andi Islamuddin-Andi Irwandi Natsir, dan paslon nomor urut 03 Andi Asman Sulaiman-Andi Akmal Pasluddin.

Hal menarik terjadi dalam debat ini, di mana paslon nomor urut 02 dan paslon nomor urut 03 saling menyerang terkait visi dan misi mereka untuk Kabupaten Bone dalam lima tahun ke depan.

Paslon 02 menilai bahwa paslon 03 tidak memberikan jawaban yang jelas terkait pertanyaan mengenai program pendidikan. 

"Saya rasa pasangan nomor urut 03 tidak menanggapi pertanyaan dari saya, namun justru mencoba memaparkan program-programnya ke depan," ujar Andi Islamuddin dalam segmen tanya jawab.

Di sisi lain, paslon nomor urut 03 menyoroti program kerja paslon 02 terkait penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mereka tawarkan jika terpilih.

"PBB tidak boleh dibebaskan. Fokus kita seharusnya pada pembayaran UHC (Universal Health Coverage). Bagaimana bisa dibayar jika Bone mengalami defisit anggaran? Sebelumnya, TPP (Tunjangan Penghasilan PNS) berjalan lancar, tapi ketika paslon 02 menjabat, hak-hak ASN tidak terpenuhi," kritik calon Bupati dari paslon nomor urut 03, Andi Asman Sulaiman.

Menanggapi hal tersebut, Andi Islamuddin mengungkapkan bahwa saat dirinya menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bone, ia menghadapi beberapa kendala. 

"Perlu kami jelaskan, saya dilantik pada 26 September 2023. Saat itu, ada TPP tiga bulan terakhir yang belum dibayarkan (pada masa jabatan Bupati Andi Baso Fahsar). Begitu saya dilantik, itulah yang kami proseskan," ungkapnya.

"Selama saya menjabat, TPP lima bulan terbayarkan. Untuk bulan Juli hingga sekarang belum dibayar. Tanyakan pada pejabat yang menjabat. Kenapa terlambat? Karena yang tahun 2023 harus diselesaikan pada 2024," tambahnya.

Debat kedua ini mengusung tema "Menuntaskan Persoalan Daerah sebagai Upaya Memajukan Daerah dengan Pelaksanaan Program Pembangunan yang Terintegrasi," dengan subtema mencakup berbagai isu, antara lain:

- Politik, hukum, dan HAM

- Pengelolaan pemerintah dan keuangan daerah

- Bonus demografi dan kependudukan

- Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kaum marjinal, serta masyarakat desa dan perkotaan