Pilkada 2024
Jokowi Cawe-cawe di Pilkada 2024 Pakai 'Tangan' Kapolda, Elit PDIP Beberkan Buktinya!
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, bahkan mencopot Kapolda yang tidak netral dalam Pilkada 2024.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi dituding sedang lakukan cawe-cawe di Pilkada 2024.
Bahkan Jokowi disebut menggunakan 'tangan-tangan' Kapolda untuk memenangkan calon kepala daerah yang ia endorse di Pilkada 2024 ini.
Hal ini diungkapkan Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024.
Ronny menyebut, hal tersebut ditandai dengan dugaan keterlibatan sejumlah Kapolda seperti Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Jawa Timur, dalam proses Pilkada 2024.
"Kami menemukan pola cawe-cawe Jokowi di Jawa Tengah itu seperti Kapolda Irjen Ribut Hari Wibowo yang pernah menjabat Kapolres Solo. Begitu pun calon gubernurnya Ahmad Luthfi pernah jadi Kapolres Solo. Kami bahkan temukan anggota polisi di Boyolali terbukti cawe-cawe dalam Pilkada 2024," kata Ronny di Jakarta pada Rabu (6/11/2024).
Ronny meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi, bahkan mencopot Kapolda yang tidak netral dalam Pilkada 2024.
Terlebih, kata dia, Prabowo pernah memberi arahan agar aparatur negara termasuk aparat kepolisian tidak boleh berpihak di Pilkada 2024.
"Ini tentu saja bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo, sehingga perlu ada evaluasi terhadap Kapolda (Ribut) Jawa Tengah,” ujar Ronny.
Ronny menjelaskan, masyarakat berharap agar proses demokrasi dalam Pilkada 2024 tak mengulang kejadian di Pilpres lalu.
“Maka itu kami berharap ada tindakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto terhadap Kapolda Jateng, Sumut, Wakapolda Jatim, Kapolda Kalbar, Kapolda Sulut, Kapolda Papua,” tegasnya.
Selain itu, dia menyebut bahwa pihaknya juga menemukan pengerahan aparat penegak hukum, aparatur sipil negara (ASN) hingga intervensi terhadap kepala desa di sejumlah daerah.
Di Jawa Tengah, menurut Ronny, pihaknya mencatat setidaknya ada 386 kasus pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa yang dikerahkan untuk mendukung pasangan tertentu.
Dia menuturkan, Bawaslu Jawa Tengah telah merekomendasikan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengenai dugaan pelanggaran tersebut.
Namun, BKN belum memberikan sanksi yang tegas terhadap ASN yang terlibat.
| Pasangan Mari-Yo Unggul Sementara di PSU Pilgub Papua 2025 Berdasarkan Exit Poll |
|
|---|
| Cetak Sejarah Suara Terkecil, Putri Dakka-Haidir Basir Anjlok di PSU Palopo Sentuh 0,3 Persen |
|
|---|
| Bawaslu Palopo Imbau Penertiban APK Jelang Masa Tenang PSU Pilkada |
|
|---|
| Sosok Santi Parida Dewi, Dibayar Rp64 Juta Supaya Memilih di Pilkada Barito Utara |
|
|---|
| Ayah-Anak Gagal Pilkada 2024, Nadalsyah Kalah Pilgub Kalteng, MK Gugurkan Akhmad Gunadi karena Uang |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.