Appi-Aliyah Janji Beri Perhatian Lebih untuk Pedagang dan UMKM Anjungan Pantai Losari 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kampanye di Anjungan Pantai Losari, calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham, menegaskan komitmen meningkatkan kesejahteraan pedagang dan UMKM.

Kehadiran Appi dan Aliyah disambut hangat oleh para pedagang yang mengungkapkan berbagai aspirasi terkait peningkatan ekonomi dan kenyamanan berjualan. 

Ketua Tim Pemenangan MULIA, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), juga turut hadir mendampingi pasangan calon nomor urut satu ini.

Para pedagang menyambut rombongan dengan sorakan "Wattunami" (sudah waktunya Appi-Aliyah pimpin Makassar). 

Dalam sambutannya, IAS mengajak masyarakat memilih pemimpin berpengalaman yang terbukti mampu memajukan kota.

IAS mengapresiasi kehadiran para pedagang yang meluangkan waktu di tengah kesibukan mereka.

Ia menekankan, Pilkada merupakan agenda penting yang memerlukan sosialisasi mendalam untuk memilih pemimpin tepat yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Politisi Partai Golkar ini memperkenalkan Appi dan Aliyah sebagai pasangan pemimpin dengan pengalaman dan kemampuan yang solid. 

Menurutnya, pemimpin harus memiliki kapasitas manajerial yang baik dan tidak menghindar dari keluhan masyarakat. 

Baca juga: Elektabilitas Terbaru Pilwali Makassar: Seto-Rezki Geser Indira-Ilham, Appi-Aliyah Masih Teratas

"Pemimpin itu mengurus dua hal, hati dan rakyat agar tidak lapar,” ucap IAS, Senin (4/11/2024). 

Ia menambahkan bahwa pemimpin harus mampu menyediakan kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

IAS juga mendorong masyarakat untuk memilih pasangan MULIA, yang dianggap unggul dibandingkan calon lainnya. 

Ia menegaskan bahwa program MULIA fokus pada penyelesaian masalah ekonomi Makassar, sesuai dengan tantangan ekonomi global saat ini.

Ia berharap masyarakat mempertimbangkan program ini dalam memilih di Pilwalkot Makassar. 

Dalam kesempatan itu, IAS mengingat kembali pembangunan Pantai Losari sepanjang 1,5 kilometer yang memakan waktu empat tahun dengan biaya Rp170 miliar.