Alasan Plt Ketua Umum PPP Mardiono Mau Dilengserkan: Gagal Loloskan Partai Kabah ke Senayan

JAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM - Tokoh senior PPP Hasan Husairi Lubis mengaku setuju dengan langkah yang dilakukan oleh para pimpinan majelis PPP yang mendesak agar Plt Ketum M Mardiono segera mempersiapkan Muktamar.

Dia menilai Mardiono telah gagal memimpin Partai berlambang Ka’bah tersebut di Pemilu 2024.

Apalagi, PPP gagal lolos ke Parlemen Senayan untuk pertama kalinya dalam sejarah partai ini berdiri.

“PPP gagal di tangan Mardiono, sepatutnya dia mundur dan segera laksanakan Muktamar PPP,” kata Hasan Husairi kepada Tribunnews.com, Jumat (1/11/2024).

Pria yang akrab disapa Uchen ini menambahkan, gelaran Muktamar sedianya bisa dipercepat sebelum bulan Ramadan tahun 2025.

Dia beralasan, percepatan Muktamar ini untuk memberikan waktu bagi ketua umum terpilih berikutnya mempersiapkan Partai menghadapi Pemilu 2029, mendatang.

“Agar ada waktu untuk Ketua Umum melakukan konsolidasi total untuk menghadapi Pemilu 2029,” jelas mantan Anggota DPR RI dari Fraksi PPP ini mengatakan.

Sebelumnya diberitakan, Mardiono tiba-tiba diterpa isu pelengseran.

Baca juga: Plt Ketum PPP Mardiono Mau Dilengserkan, Romy Ikut Tanda Tangan

Pimpinan Majelis Dewan PPP mendesak Mardiono untuk segera menggelar Muktamar pada awal 2025 mendatang.

Desakan itu muncul dengan pertimbangan situasi dan kondisi politik nasional.

Permintaan para pimpinan Majelis PPP ini disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang ditujukan langsung kepada M Mardiono.

Dalam kopian surat yang dilihat Tribunnews itu, ada lima pimpinan majelis DPP PPP yang menandatangani surat tersebut, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq. 

Romahurmuziy ketika dikonfirmasi Tribunnews.com pada Jumat (1/11/2024) membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober 2024 lalu.

Menurut Romahurmuziy atau akrab disapa Romy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis PPP.

Terdapat 7 poin yang disampaikan oleh pimpinan majelis dalam surat tersebut.