Aksi Unjuk Rasa Berlanjut: FPLKK Kembali ke DPRD untuk Memperjuangkan Hak

TRIBUN-TIMUR.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo mengadakan audiensi dengan Forum Peduli Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (FPLKK) di Kantor DPRD Palopo pada Rabu (30/10/2024).

Sebelumnya, FPLKK melakukan unjuk rasa di Kantor Wali Kota Palopo dan Kantor DPRD, menuntut pembayaran insentif bagi LPMPK, ORT, dan ORW yang belum terbayarkan selama 10 bulan terakhir.

Mereka juga meminta agar Pemerintah Kota Palopo menunda pergantian LPMPK, ORT, dan ORW hingga insentif tersebut dibayarkan.

Setelah aksi unjuk rasa, FPLKK kembali ke DPRD untuk mengadakan audiensi dan meminta agar DPRD Palopo menyusun resume kesepakatan terkait tuntutan mereka.

Ketua DPRD Palopo, Darwis, menyatakan bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan FPLKK.

 "Hari ini kita sepakat menunggu formulasi pembayaran dari Pemkot Palopo sebelum melanjutkan prosedur. Kami juga akan mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pemilihan sebelum pembayaran dilakukan," ungkap Darwis saat ditemui.

Darwis menambahkan bahwa sosialisasi pemilihan LPMPK, ORT, dan ORW tetap akan dilaksanakan.

Kepala Inspektorat Palopo, Subair, menyatakan bahwa pihaknya akan berkomunikasi dengan PJ Wali Kota Palopo terkait formulasi yang diperlukan untuk memastikan insentif selama 10 bulan tersebut bisa dibayarkan.

"Kami akan berkoordinasi lagi dengan BPK untuk mendapatkan petunjuk terkait formulasi yang tepat," ucap Subair.

Dia juga menjelaskan bahwa meskipun insentif telah dianggarkan dalam APBD, pihaknya masih mencari regulasi yang sesuai untuk pembayaran tersebut.

Subair menegaskan bahwa pembayaran tidak akan dilakukan tanpa regulasi yang memadai.