Sudirman Bungi Sentil Jaya Baramuli yang Ingin Urusi Kewenagan Pemerintah Pusat

TRIBUN-TIMUR.COM, PINRANG -- Pasangan bupati dan wakil bupati Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 1, Andi Irwan Hamid-Sudirman Bungi sentil Ahmad Jaya Baramuli yang ingin mengurusi kewenangan pemerintah pusat.

Hal tersebut terjadi saat pasangan Andi Irwan Hamid-Sudirman Bungi melayangkan pertanyaan mengenai strategi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan antar daerah, provinsi dan pemerintah pusat.

"Berdasarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, provinsi dan pusat merupakan satu kesatuan sistem yang bekerja secara simultan dalam mengerjakan pemerintahan absolute, konkret dan urusan pemerintahan umum. Bagaimana strategi saudara dalam membangun sinergi pelaksanaan semua urusan pemerintahan tersebut," tanya Andi Irwan Hamid yang ditujukan ke Paslon nomor urut 1.

Calon bupati Ahmad Jaya Baramuli pun langsung menjawab pertanyaan tersebut.

Kata dia, semua stakeholder harus sering membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk mensinergikan pembangunan daerah.

"Tentu sebagai pimpinan tertinggi kepala daerah hubungan ini mutlak untuk menjaga kelanjutan pembangunan daerah dan provinsi hingga pusat. Makanya seluruh SKPD harus aktif berkomunikasi dengan provinsi maupun pusat," jelasnya.

"Sehingga penataan pembangunan di Pinrang khususnya dan utama itu kehutanan, perkebunan dan pertanian itu bisa terintegrasi dengan program. Jadi ini komitmen pemimpin agar bersinergi," lanjutnya.

Calon wakil bupati nomor urut 2, Sudirman Bungi pun menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1.

Menurutnya, maksud dari pertanyaan pihaknya sebenarnya adalah kewenangan masing-masing antara daerah, provinsi dan pemerintah pusat.

Dia juga menyoroti pernyataan Jaya Baramuli yang ingin mengurusi soal kehutanan. Padahal kata dia, kehutanan bukan kewenangan dari pemerintah daerah.

"Yang kami maksudkan sebenarnya adalah pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat itu punya kewenangan masing-masing, jangan sampai kita mengurus urusan yang bukan kewenangan kita," ujarnya.

"Tadi paslon satu mengatakan urusan kehutanan misalnya, saya mengingatkan bahwa urusan kehutanan itu bukan urusan kabupaten. Ini yang bahaya, yang bukan urusan kita mau diurus," ucapnya.

Meski begitu, Sudirman tetap sepakat mengenai adanya koordinasi intens antara pemda, pemprov dan pusat untuk mensinergikan kewangan khususnya pembangunan.

"Betul harus koordinasi tapi harus ditata dulu, apakah sudah betul yang kita lakukan sesuai kewenangan kita atau sesuai regulasi pembagian tugas pemerintahan yang ada. Pemerintahan ini harus dikelola dengan baik, sesuaikan kewenangan kita dengan regulasi yang ada," tandasnya.

Diketahui, debat perdana Pilkada Pinrang mengangkat tema 'Pelayanan Publik yang Responsif dan Kesejahteraan Masyarakat Pinrang yang Kolektif' berlangsung di gedung Indoor Kantor Pemkab Pinrang, Selasa (29/10/2024) siang.(*)