Sosok Irjen Daniel Tahi Monang Kapolda NTT Disorot Kasus Pemecatan Ipda Rudy, Jebolan Akpol 1990

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Nama Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga menjadi sorotan akhir-akhir ini.

Penyebabnya karena Ipda Rudy Soik dipecat dugaan melakukan penyelidikan mafia bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di NTT.

Bahkan banyak pendukung Ipda Rudy Soik meminta agar Irjen Daniel Tahi Silitonga diadili secara etik maupun pidana. 

Mereka menilai Irjen Daniel Tahi Silitonga lalai menjalankan tugas penegakan hukum di NTT.

Baca juga: Sosok Ipda Rudy Soik Perwira Polisi Dipecat Usai Ungkap Mafia, Polda NTT Ungkap Hal Lain

"Kami mendesak Kapolda NTT untuk mundur dari jabatan sebagai Kapolda NTT dan mendesak diadili secara etik maupun pidana, karena lalai menjalankan tugas untuk menegakan hukum di NTT, terutama kasus mafia BBM," kata Veronika Ata melalui keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2024). 

Tak hanya itu, anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman juga menyindir Kapolda NTT.

Benny mengatakan tidak salah jika banyak tokoh masyarakat di NTT membela Ipda Rudy Soik yang dipecat setelah melakukan penyelidikan mafia BBM solar.

Dia mengungkapkan alasannya bahwa Ipda Rudy Soik adalah representasi dari seluruh rakyat NTT.

"Jadi Rudy Soik adalah simbol bagi masyarakat NTT, sebuah provinsi yang dikenal paling miskin, terbelakang, bahkan pernah dituding sebagai provinsi yang paling miskin," ujarnya.

Benny K Harman mengingat bahwa Ipda Rudy Soik pernah dijebloskan ke penjara buntut melakukan pembelaan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada 15 tahun silam

Dia lantas mengunjungi Ipda Rudy Soik di Rutan Kupang ketika tidak ada satu orang pun berani menemuinya.

Selanjutnya, Benny membahas soal pemecatan terhadap Rudy Soik buntut pengusutan mafia BBM di NTT yang diduga melibatkan oknum di Polda NTT.

Menurutnya, alasan pemecatan Rudy Soik karena hal tersebut adalah hal yang tidak masuk akal.

Benny mengungkapkan, jika memang dalam penyelidikan oleh Rudy Soik ada kesalahan, maka tidak perlu sampai harus disanksi pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).