Andi Sudirman: Kemiskinan di Sulsel Turun, Danny Pomanto: Saya Kira Itu Tak Tepat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Debat Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) kian memanas.

Hal itu saat Calon Gubernur Sulsel, Andi Sudirman menklaim penurunan angka kemiskinan di Sulsel selama masa jabatannya sebagai Gubernur Sulsel. 

Pernyataan tersebut disampaikan ketika subtema debat berfokus pada kemiskinan.

Di mana, topik debat sangat relevan bagi kondisi di Provinsi Sulsel.

Dalam pemaparannya, Andi Sudirman mengungkapkan bahwa penurunan kemiskinan di Sulsel menjadi bukti dari kebijakannya.

Hal itu lantaran koordinasi dilakukannya dengan pemerintah kabupaten/kota. 

"Memang penanganan kemiskinan ekstrem menjadi tanggung jawab langsung pemerintah provinsi, dan saat kami menjabat, kami rutin melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah miskin ekstrem," kata Andi Sudirman.

Andi Sudirman mengklaim bahwa tingkat kemiskinan di Sulsel turun dari 9 persen menjadi 8,07 persen selama masa pandemi COVID-19.

Tren penurunan ini dianggap positif dan bahkan diapresiasi oleh pemerintah pusat.

Danny Pomanto lantad menanggapinya dengan skeptis.

Danny merujuk pada data statistik terbaru yang menunjukkan hal sebaliknya.

"Saya agak heran tadi dia bilang kemiskinan menurun," ujar Danny. 

Ia memaparkan data statistik tahun 2022 yang mencatat angka kemiskinan di Sulsel sebesar 8,63 persen, yang kemudian naik menjadi 8,70 persen pada 2023. 

"Saya kira data statistik itu pasti naik. Jadi saya kira itu tidak tepat dibilang turun," tambahnya.

Dia mempertegas bahwa data justru menunjukkan peningkatan, bukan penurunan.

Danny juga menyoroti tingkat pengangguran di Sulsel yang diklaim mengalami kenaikan.

Hal ini menurutnya berdampak langsung pada kabupaten/kota di wilayah tersebut. 

Namun, ia menambahkan bahwa Kota Makassar menjadi pengecualian.

Di mana angka pengangguran justru menurun berkat kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah kota di bawah kepemimpinannya.

Lebih lanjut, Danny menyampaikan gagasannya soal penguatan kelembagaan dalam mengatasi kemiskinan. 

Menurutnya, kepala desa dan lurah harus diperdayakan dalam program pemberantasan kemiskinan.

"Kalau secara kelembagaan semua bekerja, semua pakai mata dan CCTV untuk melihat kemiskinan di pelosok-pelosok desa dan kota. Dengan demikian kita pasti mampu atasi kemiskinan itu," tutur Danny Pomanto.(*)