Serapan Anggaran Pemprov Sulsel Baru Capai 69 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tahun anggaran 2024 sudah memasuki pertengahan Triwulan IV.

Serapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulsel belum mencapai 70 persen.

"Kemarin sudah di posisi 69 persen belanja," jelas Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (27/10/2024).

Angka ini belum mencapai target serapan anggaran.

Sebab sebelumnya, Salehuddin sudah pernah menjabarkan bahwa serapan anggaran pada Triwulan III saja seharusnya sudah di atas 70 persen.

Terkait pencairan anggaran, Salehuddin mengaku akan disesuaikan dengan kondisi kas keuangan.

Sebab di Triwulan III lalu anggaran banyak difokuskan pada agenda penting dan mendesak.

Mulai dari pencairan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak hingga Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Kami sampai dengan TW III fokus pada Pilkada, PON, dan sebagainya. Itu kan seharusnya anggarannya sampai dengan TW IV, kita tarik maju, otomatis yang lain kami tarik mundur," jelasnya.

Meski tak merinci jumlah realisasinya, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus jadi perhatian.

Salehuddin sudah menginstruksikan percepatan realisasi belanja terutama OPD yang mengelola dana transfer dari pusat.

Diketahui, ada sejumlah OPD yang belum mencapai target terkait serapan dana transfer pusat.

Dana transfer ini berupa Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik.

Dari 16 OPD pengelola dana transfer, sekitar 7 OPD diminta mempercepat realisasi belanja.

Diantaranya Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Tanaman Pangan, Hortukultura dan perkebunan serta beberapa OPD lainnya.

Pj Gubernur Sulsel Mulai Hitung APBD 2025

Terkait APBD 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Prof Zudan Arif Fakrulloh sudah mengungkapkan rancangan 'APBD Sehat'.

Konsep APBD Sehat ini menurutnya akan menjaga stabilitas keuangan Pemprov.

Bahkan, APBD Sehat ini sudah mulai diterapkan dalam APBD perubahan 2024.

"Kita sedang mendesain APBD yang sehat, itu dibutuhkan untuk mendesain provinsi yangs sehat," jelas Prof Zudan.

Prof Zudan mengaku efisiensi anggaran dibutuhkan.

Salah satunya terkait aktivitas yang bisa dilakukan secara daring, akan didorong memanfaatkan aplikasi digital.

Misalkan, apel pagi yang bisa dilakukan melalui zoom.

Hal ini menurutnya bisa lebih mengefisiensi anggaran.

"Rapat-rapat, bisa kita buat lebih efektif. Misalnya 12 kali rapat di hotel kita selesaikan enam kali. Kemudian rapat misalnya harus bertemu seperti apel pagi, kita rubah dengan zoom. Jadi orang-orang tidak perlu mengeluarkan waktu, beli bensin, kantor di Pemprov tidak satu tempat," katanya.

Konsep APBD Sehat pun akan diterapkan pada tahun anggaran 2025.(*)