Kepastian Kurikulum Merdeka di Tangan Menteri Pendidikan Baru, Ujian Nasional Diberlakukan Lagi?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kurikulum Merdeka program pembelajaran Nadiem Makarim saat jabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) akan dikaji ulang.

Keputusan itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di kabinet Prabowo-Gibran Abdul Mu'ti.

Abdul Mukti kini menjabat menteri pendidikan setelah ditunjuk Presiden Prabowo menggantikan Nadiem.

Nadiem adalah menteri pendidikan yang eksis era Presiden Jokowi.

Namun saat Jokowi lengser, Nadiem pun juga digantikan oleh orang kepercayaan Prabowo.

Menteri Abdul Mu'ti belum menentukan sikap mengenai kelanjutan Kurikulum Merdeka.

Abdul Mu'ti mengatakan, Kemendikdasmen yang baru dipimpinnya bakal melakukan kajian secara menyeluruh terlebih dulu mengenai hal itu.

 "Kami juga harus mengkaji, ini kan masih baru kan, kurikulum ini kan masih baru.

Bahkan penerapannya walaupun sudah dinyatakan harus diterapkan semuanya, kan juga dalam praktiknya juga belum semuanya sudah diterapkan," tutur Abdul Mu'ti usai Serah Terima Jabatan di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dirinya mengaku tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kelanjutan Kurikulum Merdeka.

Meski saat ini banyak perdebatan di publik mengenai kurikulum yang digagas Mendikbudristek Nadiem Makarim ini.

"Jadi, kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan. Apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat," ucapnya.

Hal yang sama, kata Abdul Mu'ti, bakal dilakukan terhadap kebijakan Ujian Nasional (UN) dan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," katanya.

Kemendikdasmen, menurut Abdul Mu'ti, bakal melibatkan para ahli dan praktisi pendidikan dalam memutuskan kelanjutan program-program tersebut.

"Intinya kami ingin mendengar dulu. Kami ingin mendengar dari internal, juga ingin mendengar dari para pakar, juga dari masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, dan juga masyarakat sebagai pengguna jasa layanan pendidikan," ucapnya.

Selain itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyatakan program wajib belajar 13 tahun akan segera diterapkan.

13 tahun itu terdiri dari 12 tahun pendidikan formal dan tambahan masa pendidikan prasekolah atau PAUD.

PAUD sebagai pondasi penting untuk memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. 

Manfaat Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar.

Beberapa manfaat Kurikulum Merdeka bagi siswa adalah sebagai berikut:

Pengembangan kemandirian

Dengan Kurikulum Merdeka, siswa memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengatur pembelajaran mereka sendiri.

Mereka dapat belajar sesuai minat dan kebutuhan pribadi mereka. Ini membantu mengembangkan kemandirian, tanggung jawab, dan motivasi intrinsik pada siswa.

Peningkatan motivasi dan minat belajar

Dalam Kurikulum Merdeka, siswa memiliki kontrol lebih besar atas pembelajaran mereka.

Mereka dapat memilih topik yang mereka minati, gaya pembelajaran yang cocok bagi mereka, dan metode yang efektif bagi mereka. 
 
Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan memperkuat minat siswa terhadap pembelajaran.

Pengembangan keterampilan abad ke-21

Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, pemecahan masalah.

Dalam proses mengatur pembelajaran mereka sendiri, siswa akan belajar untuk mengambil keputusan, mengelola waktu, bekerja sama dengan orang lain, dan berpikir secara kritis.

Memperkuat pemahaman dan retensi informasi

Ketika siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik yang mereka minati, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses pembelajaran.

Hal ini dapat membantu memperkuat pemahaman mereka terhadap materi dan meningkatkan retensi informasi dalam jangka panjang.

Mendorong keberagaman dan inklusi

Kurikulum Merdeka memungkinkan siswa untuk memilih topik yang beragam dan relevan bagi mereka.

Ini memungkinkan setiap siswa untuk merasa dihargai dan diwakili dalam proses pembelajaran.

Kurikulum Merdeka juga mendorong kolaborasi antara siswa dengan latar belakang dan minat yang berbeda, menciptakan lingkungan yang inklusif.

Diketahui, Prabowo Subianto selaku Presiden baru Indonesia telah melantik para menteri, wakil menteri hingga kepala lembaga negara, untuk Kabinet Merah Putih (KMP) yang dipimpinnya.

Sebanyak 48 menteri, 5 kepala lembaga dan 56 wakil menteri yang telah dilantik.'

Dalam KMP, Prabowo merubah nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).  

 Kemendikbudristek dipecah menjadi tiga nomenklatur, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Profil Abdul Mu'ti 

Abdul Mu'ti merupakan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah periode 2022-2027.

Dilansir berbagai sumber, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M. Ed lahir di Kudus, Jawa Tengah pada 2 September 1968. 

Ia mengenyem pendidikan sarjana di Fakultas Tarbiyah, IAIN Walisongo Semarang dan lulus pada tahun 1991.

Kemudian, Abdul Mu'ti menyelesaikan pendidikan magister di Flinders University, South Australia pada 1998.

Setelah itu, dirinya melanjutkan ke jenjang doktoral di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus pada 2008. 

Adapun Abdul Mu'ti menjadi anggota Muhammadiyah sejak 1994.

Pada periode 2000-2002, ia dipercaya menjabat sebagai Sekretaris PMW Jateng.

Kemudian, menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah (2002-2006).

Serta menjadi Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah (2005-2010).

Selain itu, Abdul Mu'ti adalah anggota Dewan Indonesia dan Amerika Serikat pada Agama dan Pluralisme dan Masyarakat Eksekutif Konferensi Asia Agama untuk Perdamaian.

Abdul Mu'ti juga merupakan Wakil Sekretaris Agama Kontra Terorisme dan Sekretaris Dewan Nasional Intelektual Muslim Indonesia.

Pada tahun 2018, dirinya masuk ke dalam daftar 200 mubaligh yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama.

Sementara itu, pada 2 September 2020, Abdul Mu'ti dikukuhkan sebagai Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menteri Abdul Mu'ti Bakal Kaji Ulang Kurikulum Merdeka UN hingga Zonasi Buatan Nadiem Makarim