Sosok Frederik Kalalembang Eks Jenderal Gabung Komisi I DPR RI, Urus Pertahanan hingga Intelijen

TRIBUN-TIMUR.COM - Sosok Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang anggota Komisi I DPR RI membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta Intelijen.

Ia terpilih Pemilu 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) Sulsel III yaitu Enrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pinrang, Sidenreng Rappang, Tana Toraja, Toraja Utara, dan Kota Palopo dengan perolehan 51.664 suara.

Frederik Kalalembang merupakan jebolan Akademi Kepolisian 1988.

Frederik Kalalembang mengatakan partainya mengarahkan dirinya untuk memperbaiki koordinasi antara TNI dan Polri, khususnya dalam aspek digitalisasi keamanan nasional.

“Beberapa Polda sudah memiliki divisi siber, dan kami ingin mendorong agar program ini diperluas dan diperkuat di masa depan,” ujarnya.

Selain itu, Frederik juga ditunjuk untuk bergabung dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di mana ia akan terlibat dalam penyusunan berbagai undang-undang, termasuk yang berkaitan dengan pertahanan, kepolisian, dan ketenagakerjaan.

Salah satu isu penting yang menjadi perhatian Frederik dan Komisi I adalah pembentukan Angkatan Siber sebagai matra keempat dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan rencana ini, dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa pengembangan Angkatan Siber akan menjadi fokus utama.

Frederik menilai bahwa pembentukan Angkatan Siber merupakan langkah tepat dalam menghadapi tantangan keamanan global di era digital.

Dengan pengawasan dan pengelolaan anggaran yang tepat, ia optimistis Angkatan Siber dapat berperan penting dalam menjaga kedaulatan siber Indonesia.

Kehadiran Frederik di Komisi I diharapkan bisa memperkuat komitmen untuk mendorong sinergi antara TNI dan Polri, dua lembaga yang perlu diperkuat dalam menghadapi kejahatan dan tantangan di masa depan.

Frederik menekankan bahwa digitalisasi adalah kunci dalam upaya ini. Menurutnya, pilihan peralatan keamanan harus benar-benar aman dari intervensi pihak asing agar ke depan, TNI dan Polri mampu mengelola keamanan siber secara terkoordinasi dan efektif.

Selain tugasnya di Komisi I, Frederik juga akan mengawal pengelolaan anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla), lembaga tempat ia pernah bertugas.

Dengan pengalamannya di Bakamla dan pemahaman mendalam tentang teknologi informasi, Frederik menegaskan pentingnya Bakamla sebagai cikal bakal Coast Guard Indonesia.

Ia menyatakan bahwa masalah di perairan semakin kompleks, sehingga diperlukan kerja sama dengan instansi lain, seperti Polri, Kejaksaan, dan TNI AD dan TNI AU.