Danny Pomanto Diperiksa Bawaslu Terkait Dugaan Ujaran Kebencian dan Pelibatan ASN

"Tidak usah dikomentari, biar Bawaslu menilai itu," tegas Prof Zudan saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (17/10/2024).

Pj Gubernur Sulsel ini mempersilakan proses hukum berjalan sesuai aturan yang berlaku. 

Sebelumnya Pj Gubernur Sulsel Prof Zudan getol menyuarakan netralitas ASN.

Salah satunya melalui edaran tentang netralitas.

Tak hanya ASN, Prof Zudan menyasar Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPP).

Edaran terkait netralitas ASN dan PPNPP sudah disebarkan ke pemerintah daerah.

Prof Zudan kembali mempertegas makna 'netral' dalam edaran tersebut.

"Netral itu dalam arti memberi pelayanan yang sama, dalam pelayanan publik tidak boleh diskriminatif, tidak boleh memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang sedang berkontestasi," kata Prof Zudan di Kantor Gubernur Sulsel pada Jumat (20/9/2024).

"Tetap saja kita tegak lurus pada negara. Seperti biasanya kita memberikan pelayanan yang terbaik," lanjutnya.

Dalam lingkungan pemerintahan, memang ada banyak pegawai pemerintah non-ASN.

ASN dapat dikategorikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara itu, tak dapat dipungkiri masih banyak tenaga non ASN atau honorer.

Utamanya di pemerintahan tingkat Kabupaten/Kota.

Prof Zudan menilai netralitas juga harus ditunjukkan tenaga pemerintah non ASN.

Pasalnya mereka juga bekerja dalam lingkup pemerintahan.