Keputusan PDIP Gabung atau Tidak di Pemerintahan Prabowo Sudah Terbaca, Bocoran Ganjar Pranowo

TRIBUN-TIMUR.COM - Keputusan PDIP gabung atau tidak ke pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sudah terbaca.

Bocoran soal keputusan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri disampaikan mantan calon Presiden RI, Ganjar Pranowo.

Ganjar memberikan isyarat bahwa PDIP tidak akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

Meski begitu, Ganjar mengatakan, langkah politik akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Saat ini PDIP masih menunggu keputusan Megawati, akan bergabung ke pemerintahan ke depan atau tidak.

 "Merapat atau tidak sudah menjadi keputusan rakernas dan diserahkan kepada Ketua Umum. Tinggal kita tunggu keputusan Ketua Umum," ujar Ganjar ditemui di Yogyakarta, Kamis (17/10/2024) malam, dilansir TribunJogja.com.

Ganjar bahkan menyinggung tidak ada kader PDIP juga yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara beberapa hari lalu. 

Hal tersebut, kata Ganjar, menjadi indikasi atau isyarat bahwa PDIP kemungkinan tidak ada dalam pemerintahan ke depan.

"Tapi kalau Anda melihat dari indikasinya rasanya kemarin mulai dikumpulkan kandidat-kandidat menteri, Anda tinggal melihat. Rasanya tidak ada dari PDIP," Ujar Ganjar. 

"Anda bisa mengartikan sendiri ketika gabung pasti ada representasi (dari PDI Perjuangan)," kata Ganjar.

Namun, di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco mengatakan bahwa nama-nama calon menteri yang dipanggil ke Kertanegara itu masih dinamis.

Pasalnya, masih ada beberapa hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

"Ya pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan, mungkin masih ada satu-dua nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19," kata Dasco di kediaman Prabowo, Selasa (15/10/2024).

Peluang PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Soal peluang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa hal tersebut tergantung pada keputusan Megawati.

Hingga saat ini, pihaknya juga masih menunggu petunjuk dari Megawati itu.

"Ya kami menunggu petunjuk dari Ibu Mega dong. Tergantung Ibu Mega," kata adik kandung Prabowo tersebut, di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10/2024).

Sampai saat ini diketahui belum ada keputusan dari PDIP terkait sikap mereka, apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak.

Namun, sebelumnya, Puan menegaskan PDIP bakal solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Karena menurut Puan, dalam membangun Indonesia dibutuhkan sinergitas dari seluruh elemen bangsa.

"PDI Perjuangan solid," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Kita solid mendukung pemerintahan yang akan datang dalam membangun Indonesia ke depan," kata Ketua DPR RI itu.

Bocoran Kader PDIP Bakal Isi Jabatan Menteri Kabinet Prabowo Subianto, Ada Orang Dekat Megawati

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut akan bergabung ke kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kader PDIP disebut akan gabung kabinet Jokowi ialah Abdullah Azwar Anas.

Abdullah Azwar Anas kini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Nama lainnya yang disebut akan gabung kabinet Prabowo Subianto ialah Budi Gunawan.

Budi Gunawan merupakan orang terdekat Megawati Soekarnoputri.

Ia kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) sejak  2016 era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sampai sekarang. 

Bendahara Umum PDIP, Olly Dondokambey mengaku telah mendengar kabar Abdullah Azwar Anas dan Budi Gunawan akan menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendatang.

 "Oh ya, kami dengar-dengar dibicarakan begitu (Budi Gunawan dan Azwar Anas jadi menteri)," kata Olly kepada Tribunnews.com pada Senin (7/10/2024).

Apalagi, Olly menyebut bahwa selama ini Azwar Anas ikut menyusun struktur organisasi kementerian baru yang diusulkan Prabowo.

Sementara Budi Gunawan, kata dia, dalam kapasitasnya sebagai Kepala BIN memberikan informasi-informasi ke Prabowo.

"Kalau mereka dibicarakan (jadi menteri Prabowo) ya tentu sangat baik bagi kita, kan gitu," ujar Gubernur Sulawesi Utara ini. 

Namun, Olly tak memastikan Budi Gunawan dan Azwar Anas akan menjadi menteri dalam Kabinet Prabowo.

"Itu jangan tanya saya, orang itu haknya Pak Prabowo sama Bu Mega. Masa saya. Emang saya pengambil keputusan, enggak lah," ucapnya.

Pria kelahiran Manado, Sulawesi Utara ini memastikan PDIP akan mendukung Pemerintahan Prabowo. 

"Pada prinsipnya kerja sama itu sudah berjalan dan ibu juga bilang kita tidak mengenal oposisi," ungkap Olly.

Olly juga menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo dan Megawati terkait kemungkinan PDIP akan bergabung dalam kabinet.

"Oh kalau itu urusan kabinet kan bukan urusan saya itu. Itu urusan Pak Prabowo," ungkapnya.

Rekam jejak Budi Gunawan

Budi Gunawan termasuk sosok yang menjabat Kepala BIN terlama di era reformasi.

Ia ditunjuk menjadi Kepala BIN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 9 September 2016.

Artinya, Budi Gunawan sudah hampir delapan tahun mengemban posisi nomor satu di BIN.

Lalu, berapa harta kekayaannya?

Berdasarkan penelusuran Tribunnews.com di laman elhkpn.kpk.go.id, Budi Gunawan terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 11 silam atau tahun 2013.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) itu diserahkan Budi Gunawan saat masih menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

Jumlah kekayaan Budi Gunawan di tahun 2013 termasuk fantastis, yakni mencapai Rp22.657.379.555.

Kala itu, ia tercatat memiliki 37 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Subang, Bogor, Bandung, Bekasi, dan Serang.

Total 37 propertinya itu mencapai 99 persen keseluruhan harta Budi Gunawan, yaitu sebesar Rp21.543.934.000.

Selain 37 bidang tanah dan bangunan, Budi Gunawan juga mempunyai dua kendaraan yang total nilanya Rp475.000.000.

Dua kendaraan itu adalah mobil Nissan Juke senilai Rp200.000.000 dan Mitsubsihi Pajero senilai Rp275.000.000.

Tak hanya itu, Budi Gunawan juga memiliki aset bisnis di bidang tekstil, yaitu Lila Embroidery yang nilainya Rp40.000.000.

Budi Gunawan juga diketahui mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp215.000.000, serta giro dan setara kas Rp383.445.555.

Sejak menjabat sebagai Kepala BIN pada 2016 hingga saat ini, Budi Gunawan belum pernah menyerahkan LHKPN miliknya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pencalonannya sebagai Kapolri Tuai Protes

Pada 2015 silam, Presiden Jokowi mencalonkan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Badrodin Haiti.

Pencalonan Budi Gunawan itu lantas menuai protes lantaran ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Januari 2015, atas dugaan penerimaan hadiah.

Tak hanya itu, Budi Gunawan juga sempat terkait kepemilikan rekening gendut.

"Kita ingin sampaikan progress report kasus transaksi mencurigakan atau tidak wajar dari pejabat negara."

"Perkara tersebut naik ke tahap penyidikan dengan tersangka Komjen BG (Budi Gunawan) dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji," ungkap Ketua KPK saat itu, Abraham Samad, Selasa (13/1/2015), dilansir Kompas.com.

Aksi protes terkait pencalonan tunggal Budi Gunawan semakin menjadi karena Jokowi tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untk menelusuri rekam jejak calon Kapolri.

Kendati demikian, status tersangka Budi Gunawan dicabut lantaran ia terbukti tidak bersalah dan berhasil memenangkan sidang praperadilan.

Pada 9 September 2019, Budi Gunawan akhirnya ditunjuk menjadi Kepala BIN.

Riwayat karier Budi Gunawan:

Kapolsekta Tanjung Karang Barat Poltabes Bandar Lampung;

Kasat Lantas Poltabes Palembang;

Kapolresta Bogor;

Sesditlantas Polda Lampung;

Kabag Suslantas Sundit Regident Ditlantas Polri;

Pamen SSDM Polri (Ajudan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri) (1999-2001);

Pamen SSDM Polri (Ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri) (2001-2004);

Karobinkar SSDM Polri (2004-2006);

Kaselapa Lemdiklat Polri (2006-2008);

Kapolda Jambi (2008-2009);

Kadiv Binkum Polri[39] (2009-2010);

Kadiv Propam Polri (2010-2012);

Kapolda Bali (2012);

Kalemdiklat Polri (2012-2015);

Wakapolri (2015-2016);

Kepala Badan Intelijen Negara (2016-sekarang);

Guru Besar (Profesor) di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) (2018);

Ketua Umum PB E-Sports Indonesia (2020-2024).

Kepala BIN Kedua dari Unsur Polri

Setidaknya ada delapan anggota TNI/Polri yang menjabat sebagai Kepala BIN sejak era reformasi.

Budi Gunawan yang menjabat sebagai Kepala BIN ke-16, termasuk yang terlama mengisi kursi tersebut di antara Kepala BIN lainnya di era reformasi.

Ia menjabat selama hampir delapan tahun.

Tak hanya itu, ia juga merupakan Kepala BIN kedua yang berasal dari unsur kepolisian.

Selama ini, Kepala BIN selalu dijabat oleh perwira TNI.

Berikut daftar Kepala BIN sejak era reformasi (1998) hingga saat ini:

Letjen TNI Zaini Azhar Maulani (21 Mei 1998-20 November 1999), masih bernama Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN);

Letjen TNI Purn Arie Jeffy Kumaat (20 November 1999-9 Agustus 2001);

Jenderal TNI Purn AM Hendropriyono (9 Agustus 2001-8 Desember 2004), sudah bernama BIN;

Mayjen TNI Purn Syamsir Siregar (8 Desember 2004-22 Oktober 2009);

Jenderal Pol Purn Sutanto (22 Oktober 2009-19 Oktober 2011), Kepala BIN pertama dari unsur kepolisian;

Letjen TNI Purn Marciano Norman (19 Oktober 2011-8 Juli 2015);

Letjen TNI Purn Sutiyoso (8 Juli 2015-9 September 2016);

Jenderal Pol Purn Budi Gunawan (9 September 2016-sekarang). (*)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Ganjar Pranowo Isyaratkan PDIP Tidak Gabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran

 
(Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar) (TribunJogja.com/Azka Ramadhan)