Bahlil Lahadalia Hanya Kuliah 3 Semester buat Jadi Doktor di UI, Disertasinya Puji Jokowi

TRIBUN-TIMUR.COM - Bahlil Lahadalia berhasil menyelesaikan studi doktornya di Universitas Indonesia (UI).

Rabu (16/10/2024), dia menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia.

Bahlil memaparkan disertasi berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, Tata Kelola, Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia".

Sidang promosi doktor Bahlil dihadiri 2 mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla dan Aburizal Bakrie.

Juga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Petahana Ketua Umum Partai Golkar itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 tahun 8 bulan atau 3 semester untuk menyelesaikan kuliah doktoralnya.

Dia terdaftar sebagai mahasiswa program S3 sejak 13 Februari 2023.

Namun, di UI ada aturan akademik yakni beban studi Program Doktor Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI adalah 48-52 SKS.

Beban tersebut dijadwalkan dapat ditempuh selama 6 semester atau dapat ditempuh paling cepat 4 semester.

Terkait hal ini, Kepala Biro Humas UI, Amelita Lusia menuturkan Bahlil adalah mahasiswa S3 UI di SKSG yang melakukan studi berdasarkan riset.

"Masa studi antara 4-10 semester," katanya pada Tribunnews.com pada Rabu (16/10/2024).

Amelita juga memastikan program studi doktoral Bahlil sudah sesuai dengan Peraturan Rektor UI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program Doktor.

Puji Jokowi

Dalam pemaparannya saat sidang promosi, dia membahas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hilirisasi.

Mulanya, Bahlil menyebut belum ada institusi negara lain yang mewujudkan kebijakan hilirisasi.

 Dia pun menegaskan sebenarnya kebijakan hilirisasi adalah suatu hal yang pasti akan dilakukan.

Namun, sambungnya, belum ada desain kebijakan pasti yang bisa dijadikan rujukan.

"Saya bingung, jadi ini apa yang saya kerjakan lima tahun ini di kabinet, hilirisasi itu sebenarnya tiba saat suatu hari bakal, belum ada by design," jelasnya dikutip dari YouTube Universitas Indonesia.

Bahlil pun lantas memuji keberanian Jokowi dengan mengambil kebijakan hilirasi sumber daya alam (SDA) di Indonesia dan dibantu oleh menteri-menteri yang berkaitan di kabinetnya.

Dia juga menegaskan belum ada institusi negara manapun yang menerapkan kebijakan hilirisasi SDA layaknya Jokowi.

"Tunjukkan kepada saya, institusi negara apa sekarang yang dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan hilirisasi."

"Ini cuma keberanian leadership dari Presiden Jokowi dan menteri-menterinya yang agak 'nakal', termasuk saya," katanya.

Bahlil lalu menegaskan dengan adanya disertasi doktoral yang dibuatnya, maka dia berharap agar kebijakan hilirisasi di Indonesia dilakukan secara akademis.

Terkait disertasinya ini, mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu telah meneliti beberapa negara seperti Tiongkok, Jepang, hingga Inggris.

Dia lantas mengambil contoh kebijakan Inggris yang melarang ekspor wol pada abad ke-16 sehingga membuat negara tersebut menjadi industri tekstil yang berkembang.

"Di Korea, ini (hilirisasi) ditangani oleh Menteri Bappenas-nya. Tapi, dia diberikan kewenangannya untuk memberikan insentif, termasuk pembiayaan," jelas Bahlil.

Namun, Bahlil menilai, untuk saat ini, hilirisasi di Indonesia masih memiliki permasalahan.

Salah satunya terkait pembiayaan di mana ketika anggaran sudah tidak ada, maka perusahaan bingung mencari bantuan.

Lantas, dia berharap agar insentif kepada perusahaan terkait hilirisasi dapat dijadikan kebijakan oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Tapi sekarang nggak apa-apa karena ada Pak Prabowo yang akan kita mengadu," tuturnya.

Lebih lanjut, Bahlil berharap agar kebijakan hilirisasi langsung dieksekusi dan dipimpin oleh Presiden RI.

Dia tidak ingin ada monopoli di daerah terkait kebijakan hilirisasi ini.

"Ini adalah contoh dan harus bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Ndak boleh ada presiden-presiden kecil, dia langsung biar apa? Deretnya langsung dan langsung dieksekusi," tuturnya.(*)