Selain Kemarau, Warga Batangase Maros Temukan Penyebab Lain Air PDAM Tak Mengalir

TRIBUN-MAROS.COM - Musim kemarau yang melanda sejumlah daerah, membawa dampak besar.

Warga pun kesulitan untuk mendapatkan air bersih, seperti yang dialami warga di Kecamatan Mandai.

Seorang warga Batangase, Hamzan mengatakan, sudah hari enam hari warga kesulitan dapat air.

"Kami kesulitan mendapat air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kami pun turun memantau apa penyebabnya," kata dia.

Menurutnya, kesulitan air yang dialami warga diperparah dengan adanya pengerjaan normalisasi di penampungan air PDAM.

"Yang mengakibatkan sulitnya air bersih dari penampungan Pattontongan, ada pekerjaan normalisasi oleh pihak PDAM Makassar," ujar dia.

Pihak PDAM Makassar menutup pintu air Bendungan Lekopancing ke penampungan Pattontongang.

Sehingga sampai saat ini mengakibatkan warga masih sulit mendapatkan air bersih .

"Jangan hanya kelancaran proyek tersebut, namun warga yang menjadi korban," ujarnya.

Secara teknis tidak perlu ditutup itu pintu bendungan agar tetap bisa mengalir.

Warga berharap, pihak terkait mengerjakan proyeknya tanpa merugikan orang lain.

"Itu juga, saya lihat, tak ada papan proyek di lokasi pengerjaan," kata dia.

Air Baku PDAM Menipis, 7.005 Pelanggan 3 Kecamatan Krisis Air Bersih

Ketersediaan air baku di IPA Panttontongan dan IPA Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan semakin menipis.

Akibatnya, distribusi air ke tiga kecamatan, yakni Kecamatan Mandai, Tanralili dan sebagian wilayah Turikale mengalami gangguan.

Kabag Teknik PDAM Tirta Bantimurung Maros, Abdul Rajab mengatakan sekitar 7.005 pelanggan pun terdampak.

“Sekitar 7.005 sambungan yang terganggu distribusi airnya akibat musim kemarau,” katanya di Maros, Selasa (8/10/2024).

Rajab menyebutkan kondisi ini sudah terjadi dua hari terakhir.

Air di penampungan hanya bisa dialirkan dua hingga tiga jam saja ke rumah-rumah masyarakat.

“Kalau operasionalnya itu ditampung dulu di reservoar, tapi paling 2-3 jam operasional habis jadi off lagi,” katanya.

Ia menyebutkan saat ini yang bisa dialirkan hanya 15 liter/detik.

Padahal jika debit air normal, air yang bisa dialirkan mencapai 90 liter/detik.

“Kondisinya akan seperti ini hingga turun hujan,” tutupnya.

Sementara itu, pelanggan PDAM, Marlina mengatakan dirinya kesulitan air bersih.

Ia terpaksa harus begadang untuk menampung air.

“Airnya mengalir saat tengah malam, jadi kadang mengalir kadang tidak, jadi harus standby untuk menampung air,” sebutnya.

Ia pun enggan menggunakan air sumur sebab mengeluarkan bau dan juga kotor.

“Ya satu-satunya cuma air PDAM, semoga tidak lama kondisi begini, karena aktivitas jadi terganggu kalau kekurangan air bersih,” tutupnya.

12 kelurahan di Makassar krisis air bersih

Sebanyak 12 kelurahan di Kota Makassar terdampak kekurangan air bersih. 

Kecamatan Ujung Tanah ada empat kelurahan terdampak yaitu Kelurahan Cambayya, Gusung, Camba Berua, Pattingalloang Baru.

Kecamatan Tallo diantaranya Kelurahan Pannampu, Tallo, Suangga, Kaluku Bodoa, dan Ujung Pandang Baru. 

Terakhir, Kecamatan Bontoala, tiga kelurahan mengalami kekeringan ialah Kelurahan Bontoala Tua, Layang, dan Bunga Ejayya.

Data di atas merupakan hasil asesmen dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. 

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin mengatakan, status Makassar sekarang ini, siaga darurat kekeringan.

“Kita akan terus update perkembangan dan status di Makassar,” kata Achmad Hendra Hakamuddin, Rabu (2/10/2024). 

Menurutnya, kekeringan yang terjadi sekarang tidak separah tahun lalu, dimana pada waktu itu sembilan kecamatan yang terdampak kekeringan. 

Sekarang ini, BPBD belum turun untuk melakukan intervensi ke masyarakat. Berbeda jika statusnya sudah naik menjadi darurat bencana.

Kendati demikian, Pemkot Makassar tetap akan menyiapkan anggaran penanganan kekeringan melalui Biaya Tidak Terduga (BTT). 

“Jadi Pemkot Makassar sebenarnya siap menggelontorkan BTT sesuai aturannya. Sejauh ini statusnya masih siaga. Kecuali kalau kondisi darurat, kita sudah harus turun ke lapangan,” jelasnya.

Sementara Pjs Sekretaris Daerah Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menerangkan, pada dasarnya anggaran BTT selalu dipersiapkan oleh Pemkot Makassar untuk menangani persoalan bencana dan ke gawatdaruratan.

Namun BTT tidak serta merta turun. Ada indikator-indikator yang harus dipenuhi jika BTT memang diharuskan untuk digunakan.

Nilainya bervariasi tergantung kebutuhan Pemkot Makassar dalam penanganan sebuah bencana.

“Anggaran BTT kita selalu siap. Namun penggunaannya mengacu pada sejumlah indikator sesuai dengan analisa dan assesment yang dilakukan oleh BPBD,”  kata dia.  (*)