Legislator DPRD Makassar Soroti Kebijakan Barcode Pertamina di SPBU

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pertamina Niaga mulai menerapkan sistem barcode untuk pembelian BBM bersubsidi khususnya pertalite dan Solar. 

Sejumlah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mulai menerapkan sistem tersebut secara bertahap. 

Langkah Pertamina memberlakukan sistem barcode untuk pembelian BBM Bersubsidi di aplikasi My Pertamina dinilai tidak tepat, alasanya sosialisasi tidak dilakukan dengan maksimal. 

Anggota DPRD Kota Makassar, Azwar menyoroti langkah Pertamina tersebut. 

Menurutnya, sosialisasi sebelum penerapan di lapangan itu sangat penting. Apalagi ini menyangkut dengan penggunaan BBM bersubsidi. 

"Tentu Pertamina harus bertanggung jawab akan itu, tidak boleh tiba-tiba (kebijakan) dilaksanakan sehingga terjadi kepanikan masyarakat karena mereka tidak siap," ucap Azwar kepada Tribun Timur, Senin (30/9/2024). 

Legislator PKS Makassar ini meminta agar Pertamina meninjau ulang kebijakannya.

Sosialisasi harus dijalankan lebih dulu agar masyarakat bisa paham terkait pengisian BBM dengan sistem barcode.

Di Makassar misalnya, Azwar menilai belum dilaksanakan sosialisasi yang massif kepada pengguna BBM, khususnya roda empat. 

Apalagi, berbicara terkait BBM bersubsidi berkaitan dengan masyarakat menengah kebawah. 

Sementara masyarakat golongan tersebut punya tantangan kompleks  karena tidak semua melek teknologi. 

"Mengubah pembelian BBM yang dulu konvensional lalu sekarang pakai barcode itu harus matang persiapannya, sasarannya ini masyarakat menengah kebawah, tidak semua dari mereka paham teknologi, bahkan tidak semua punya gadget," ujarnya. 

Seharusnya kata anggota DPRD Makassar dua periode ini, kebijakan Pertamina untuk membuat subsidi BBM ini tepat sasaran dilakukan dengan kebijakan yang mudah, bukan justru menyulitkan masyarakat. 

"Harus easy friendly, mudah penggunaannya, penggunaan barcode ini menyulitan masyarakat, karena tidak semua punya smart handphone, kalaupun ada gadget belum tentu punya kuota," ujarnya. 

"Harus ditinjau ulang (kebijakan barcode)  Misal KTP saja di scan/tap karena kan tujuannya supaya penggunanya tepat sasaran, tidak dobel dan tidak melebihi kuota," tutupnya.