Aset Lahan Senilai Rp409,4 Miliar Tak Kantongi Sertifikat, Sekolah hingga Puskesmas Diserobot

TRIBUNBONE.COM, BONE - DPRD Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengungkapkan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone dinilai masih buruk.

Sehingga hal tersebut akan menjadikan sasaran empuk bagi oknum yang tak bertanggung jawab.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi Golkar DPRD Bone, Andi Idris Alang saat dikonfirmasi, Minggu (29/9/2024) menilai kondisi ini sudah cukup amburadul.

Sebab menurutnya, sudah cukup banyak aset di Bone yang diserobot oleh pihak tak bertanggung jawab.

“Jangan menunggu persoalan muncul, karena banyak aset Pemda seperti sekolah, puskesmas itu diserobot oleh masyarakat. Karena belum memiliki alas hak yang bisa dipercaya oleh UU,”ujarnya.

Ia mengungkapkan masalah ini sudah cukup berlarut-larut, terlebih hampir tiap tahun ini menjadi atensi utama oleh Badan Pemeriksa Keuangan tanpa tindak lanjut yang signifikan dari pemerintah Kabupaten Bone.

“Kan setiap tahun ini jadi temuan dari BPK, BPK sudah keluarkan rekomendasi dan ini semestinya ditindaklanjuti oleh Pemerintah,” sambungnya.

Untuk diketahui, Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor:38.B/LHP/XIX.MKS/05/2024, terdapat 931 bidang tanah dengan luas 13.367.974,33 m2 yang belum bersertifikat. 

Nilainya mencapai Rp409,4 miliar.

Selain 931 bidang tanah belum bersertifikat, BPK mencatat ada 343 bidang dengan luasan 13.367.974,33 m2 tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) A atau kartu yang mencatat aset tanah milik Pemkab.

Namun, berbeda dengan yang tercatat pada sertifikatnya yakni hanya seluas 1.187.491,20 m2.

Kemudian sebanyak 56 bidang tanah tak memiliki informasi alamat lokasi dan keberadaannya.

Serta sebanyak 151 bidang tanah tak memiliki informasi penggunaan tanah yang tercatat pada KIB A SKPD. 

DPRD Kabupaten Bone, Sulsel  mengungkapkan pengamanan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) masih buruk. (*)