Berstatus Pembantu Jokowi, Bahlil Ternyata Sudah Dapat Tugas Baru dari Prabowo, Dimulai di 2025

TRIBUN-TIMUR.COM - Masih berstatus pembantu Presiden Jokowi, Bahlil Lahadalia sudah mendapat tugas baru yang harus dijalankan di era Prabowo Subianto.

Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dari Prabowo, sudah bocor.

Padahal kini, Prabowo dan Bahlil sama-sama menteri di kabinet Jokowi.

Pemerintah menarget sumber listrik Indonesia bakal berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dalam kurun waktu 10 tahun mendatang.

Target itu sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN tahun 2025-2035.

Tugas baru itu disampaikan langsung Bahlil Lahadalia.

"Saya mulai sejak diperintahkan oleh Pak Presiden Jokowi sama Presiden Pak Prabowo untuk mendetailkan kita konversi RUPTL 2025 sampai dengan 2035, 10 tahun kan RUPTL itu, minimum saya katakan 60 persen itu harus energi baru terbarukan," kata Bahlil di Hotel Borobudur, Rabu (25/9/2024).

Bahlil mengatakan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan.

Tercatat bahwa lebih dari 40 persen dari total cadangan EBT berada di tanah air.

"Kalau untuk panas bumi, geotermal, Indonesia itu di dunia 40 persen di Indonesia," jelasnya.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Indonesia berencana akan menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) mencapai 62 gigawatt (GW). 
 
"Presiden akan segera mengumumkan juga RUPTL kita, energi terbarukan 62 gigawatt hingga 2040. Saya kira ini dua kali lipat dari listrik yang ada di negara ini," ujar Luhut saat membuka Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center, Kamis (5/9/2024).

Melalui RUPTL ini, kata Luhut, Indonesia telah mencontohkan bagaimana negara berkembang dapat memimpin pembangunan berkelanjutan dari upaya reboisasi hingga investasi signifikan dalam energi terbarukan.

Sebab, inisiatif tersebut tidak hanya melindungi lingkungan tetapi juga memberdayakan masyarakat dan mempertahankan hak masyarakat untuk tumbuh dan sejahtera. 

"Namun, kita harus mengakui bahwa setiap negara memiliki titik awal yang berbeda, dengan kapasitas dan kemampuan yang berbeda, dengan keterbatasan tertentu untuk melakukan dekarbonisasi," ucapnya.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo memberikan bocoran terkait revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).