Talkshow Pilkada
Bawaslu Sulsel Butuh Jaminan Keamanan Demi Pengawasan Pilkada 2024
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli berpendapat dukungan dari aparat keamanan dalam hal ini Polda Sulsel, sangat diperlukan.
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) butuh jaminan keamanan dalam memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli berpendapat dukungan dari aparat keamanan dalam hal ini Polda Sulsel, sangat diperlukan.
Hal ini guna menjaga stabilitas dan mengantisipasi konflik yang berpotensi muncul selama proses Pilkada 2024.
Hal ini disampaikan Mardiana dalam sebuah diskusi bertajuk 'Talkshow Pilkada Pemilu Serentak Damai dan Jaminan Keamanan Bagi Penyelenggara dan Pers'.
Adapun dialog tersebut diadakan di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih, Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Selasa (17/9/2024) sore.
Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Kapolda Sulsel Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, hingga Ketua KPU Sulsel Hasbullah.
Baca juga: Bagikan Sembako ke Masyarakat Pulau Lae-lae di Hari Maulid, Kapolda Sulsel Serukan Pilkada Damai
Aparat Keamanan sebagai Pelindung Utama
Menurut Mardiana, peran aparat keamanan, khususnya kepolisian, sangat penting sebagai 'payung pelindung' bagi Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasannya.
Ia menekankan bahwa Bawaslu sering kali menghadapi risiko hukum dalam pelaksanaan pemilu.
Sehingga membutuhkan konsultasi dan dukungan yang kuat melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
"Aparat keamanan bagi kami di Bawaslu itu adalah payung pelindung. Kita sangat rentan dengan tindakan kebijakan yang dapat bersinggungan dengan hukum, maka konsultasi melalui Sentra Gakkumdu sangat diperlukan," jelas Mardiana.
Lebih lanjut, Mardiana menekankan pentingnya koordinasi yang intensif dengan pihak kepolisian, khususnya Polda Sulsel.
Utamanya dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sulsel.
Bawaslu, kata Mardiana, telah melakukan komunikasi intensif dengan aparat kepolisian sejak Pemilu sebelumnya.
Itu termasuk mengantisipasi potensi gesekan politik yang dapat berujung pada permasalahan hukum.
"Kami terus menjaga komunikasi dengan Kapolda Sulsel, terutama untuk mengelola potensi gesekan politik yang bisa berdampak pada hukum. Bukan dalam konteks mengambil tindakan, tetapi menjaga keselamatan kami dan pasukan di bawah (Bawaslu daerah)," tegas Mardiana.
Dorongan untuk Informasi Real Time
Selain itu, Mardiana mengingatkan betapa pentingnya akses terhadap informasi real-time sebagai faktor pendukung dalam menjaga stabilitas Pilkada.
Menurutnya, pemilu sebelumnya telah menunjukkan bahwa informasi yang akurat dan cepat sangat membantu menciptakan situasi yang kondusif.
"Kualitas pemilu kemarin terbantu oleh informasi real-time yang terus kami dapatkan. Ini akan terus kami dorong sebagai bagian dari menciptakan pemilihan yang aman," kata Mardiana.
Dalam kesempatan tersebut, Mardiana juga mengajak seluruh pihak, baik aparat keamanan, penyelenggara, maupun masyarakat, untuk berkomitmen menjaga kelancaran Pilkada 2024.
Menurutnya, Pilkada adalah tanggung jawab bersama, dan harus dilihat sebagai kepentingan semua pihak.
"Saya kira, tanpa mengabaikan tugas dan fungsi masing-masing, kita semua harus berkomitmen bahwa apapun masalah dan risikonya, Pilkada ini adalah milik kita bersama," tutupnya.(*)
Tahapan Kampanye Jadi Puncak Kerawanan Pilkada di Sulsel, 7.656 Polisi Disiagakan |
![]() |
---|
Ini 5 Aturan Netralitas Polri, Dipaparkan Kapolda Sulsel di Depan Forum Dosen-Ketua Organisasi Pers |
![]() |
---|
Hasbullah Minta Masyarakat Maknai Pilkada dengan Perspektif Positif |
![]() |
---|
Cagub-cawagub di Sulsel Bakal Dikawal 21 Polisi, Ketua KPU dan Bawaslu Masing-masing 6 Personel |
![]() |
---|
Ketua KPU Sulsel: Pilkada Bukan Sekedar Ajang Memilih Calon Pemimpin |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.