3 Bulan Jadi Pj Gubernur Sulsel, Prof Zudan Dapat Catatan Kemendagri Soal Korupsi-Pupuk Subsidi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prof Zudan Arif Fakrulloh sudah tiga bulan menjabat Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel.

Evaluasi kinerja dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dijalani Prof Zudan  beberapa waktu lalu. 

Seorang penjabat kepala daerah, memang harus mengikuti evaluasi kinerja setiap tiga bulan.

Sebanyak 10 evaluator pun ditunjuk Kemendagri menilai kinerja Prof Zudan.

Prof Zudan memaparkan capaian kinerja selama memimpin Sulsel.

Diketahui, Prof Zudan Arif dilantik sebagai Pj Gubernur Sulsel pada 17 Mei lalu.

Terhitung hari ini Sabtu (14/9/2024), Prof Zudan sudah menjalani triwulan II masa kepemimpinan.

Dari triwulan pertama, Prof Zudan mengaku mendapat catatan dari evaluator.

Utamanya terkait pembuatan regulasi dan pengawasan.

Baca juga: Perluas Aturan Netralitas di Pilkada, Prof Zudan Sasar Pegawai Pemerintah Non ASN Termasuk Satpol PP

Regulasi harus diterbitkan berkaitan upaya pencegahan tindak korupsi.

Sementara pengawasan harus diperketat  dalam penyaluran pupuk subsidi.

"Catatan ada misalnya pencegahan korupsi, kita diminta membuat kebijakan," kata Prof Zudan.

"Lalu menjaga agar pupuk subsidi tidak dijual ilegal," lanjutnya.

Dua catatan ini harus menjadi tindak lanjut Prof Zudan di Sulsel.

Apalagi terhitung triwulan II kepemimpinannya sudah berjalan.

Prof Zudan harus merumuskan kebijakan mencegah tindak korupsi di Sulsel.

Begitu juga menjaga penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran.

Lebih jauh tidak ada permainan harga oleh oknum dalam memanfaatkan pupuk subsidi.

Secara umum, Prof Zudan mengaku sejauh ini dirinya mendapat atensi positif.

Sebab menyelesaikan sejumlah masalah di triwulan pertama jabatannya.

"Terkait beberapa hal sudah lama belum selesai, yang sudah diselesaikan. Misalnya gugatan pak Hayat sudah diselesaikan, pengangkatan sekda definitif, pengangkatan direktur Bank Sulselbar selesai," sambungnya.

Di Era Prof Zudan, persoalan jabatan Abdul Hayat Gani memang sudah diselesaikan.

Masalah yang berlarut sejak akhir 2022 ini akhirnya mendapat jalan keluar.

Abdul Hayat dilantik menjadi Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Sementara itu, jabatan Sekda Sulsel yang lowong lebih satu tahun juga terselesaikan.

Jabatan Sekda silih berganti dijabat Penjabat usai Abdul Hayat dicopot.

Nama Aslam Patonangi, Andi Darmawan Bintang, Muh Arsjad berkali-kali dilantik mengisi jabatan tersebut.

Sampai akhirnya Prof Zudan menyelesaikan persoalan dengan dilantiknya Jufri Rahman sebagai sekda definitif.

Selain itu, penanganan inflasi turut menjadi penilaian dari evaluator.

"Diluar itu penyelesaian inflasi terkendali bagus 1,74 persen dibawah rata-rata nasional," jelasnya. (*)