Pilkada
10 Isu Strategis Jadi Atensi Bawaslu Sulsel di Pilkada 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Sulsel memberikan perhatian khusus terhadap 10 isu strategis dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Sukmawati Ibrahim
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Sulsel memberikan perhatian khusus terhadap 10 isu strategis dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Isu-isu ini meliputi netralitas aparatur sipil negara (ASN), praktik politik uang, polarisasi masyarakat, keamanan, dan permasalahan logistik.
Ketua Bawaslu Sulsel, Mardiana Rusli, menyampaikan hal ini dalam acara peluncuran Pemetaan Kerawanan Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di Hotel Haeper, Makassar, Senin (9/9/2024).
Berdasarkan data dari Bawaslu RI, Sulsel masuk dalam lima besar provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi dalam pelaksanaan pilkada.
Provinsi lain yang turut masuk dalam daftar ini adalah Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Sulawesi Tengah.
Mardiana Rusli, mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah yang dinilai cukup rawan dalam hal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara Pemilu.
Menurutnya, Bawaslu telah menangani sejumlah kasus keberpihakan ASN yang dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil Pilkada Serentak 2024.
Salah satu daerah dengan tingkat kasus netralitas ASN yang paling tinggi adalah Kabupaten Pinrang.
Mardiana menyebutkan bahwa terdapat 29 kasus di Pinrang, dengan 28 di antaranya telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
"Ini menjadi salah satu daerah paling rawan dalam hal netralitas ASN," jelasnya.
Selain Pinrang, Kabupaten Luwu Timur juga menjadi perhatian dengan 18 kasus yang sedang ditangani oleh Bawaslu.
Di Kabupaten Pangkep, tercatat ada 9 kasus, dengan 3 kasus yang telah diteruskan ke KASN.
Baca juga: 11 ASN Diciduk Bawaslu Palopo Sulsel Langgar Netralitas Selama Tahapan Pilkada 2024
Sedangkan di Luwu Utara terdapat 2 kasus, Selayar 1 kasus, dan Makassar dengan 4 kasus yang sudah ditangani.
"Ini artinya bahwa peringatan dini (early warning system) harus diperkuat, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan dari segi netralitas ASN," tegas Mardiana.
Bawaslu Sulsel juga telah merancang beberapa intervensi untuk meningkatkan komitmen netralitas di 24 kabupaten/kota.
| Politik Dinasti Tumbang di Luwu Raya: 2 Putra Mahkota, Suami Bupati, Incumbent Kalah di Pilkada |
|
|---|
| Sosok 3 Bupati dan Wakil Bupati di Sulsel Alumni UMI, Ada Mantan Aktivis |
|
|---|
| Daftar 8 Bupati / Wabup Terpilih di Sulsel Pernah Tumbang Pilkada, Ada Dua Kali Gagal Baru Berhasil |
|
|---|
| Lima Daerah di Sulsel Bupati dan Wakilnya Sama-sama Alumni Unhas, Intip Profil dan Harta Kekayaannya |
|
|---|
| Daftar Dua Wakil Bupati di Sulsel Sukses Tumbangkan Bupati Pilkada 2024, Alumnus Unhas |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.