BKKBN Sulsel Perkuat Aksi Turunkan AKI di Palopo

TRIBUN TIMUR.COM, MAKASSAR - Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berdaya saing, salah satu agenda utama Program Prioritas Nasional (Pro-PN) adalah penurunan angka kematian ibu (AKI) dan prevalensi stunting.

Di Sulawesi Selatan, Kepala Perwakilan BKKBN, Shodiqin, menyoroti pentingnya program keluarga berencana (KB) sebagai kunci keberhasilan target RPJMN 2020-2024.

Dalam kegiatan intensifikasi pelayanan KB di Palopo, Shodiqin menjelaskan tantangan terbesar dalam penurunan AKI adalah tingginya angka kehamilan berisiko, termasuk kehamilan tidak diinginkan (KTD) dan kehamilan “4 terlalu” (terlalu muda, tua, dekat, dan banyak).

"Solusi dari masalah ini terletak pada penyelenggaraan program KB berbasis hak dan kesehatan reproduksi yang berkualitas," ujar Shodiqin dalam siaran persnya, Selasa (10/9/2024).

Selain AKI, isu stunting juga menjadi fokus utama.

Prevalensi stunting nasional hanya turun tipis dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 21,5 % di 2023, jauh dari target 14 % pada 2024.

Di Sulawesi Selatan, angkanya lebih tinggi, yaitu 27,4 % . Untuk mengatasinya, BKKBN melibatkan tim pendamping keluarga di seluruh desa guna mendampingi calon pengantin, ibu hamil, dan anak hingga usia lima tahun.

Sementara itu, Pj Wali Kota Palopo Asrul Sani, mengungkapkan bahwa Kota Palopo terus berinovasi dalam memperkuat layanan KB.

Sebanyak 23 fasilitas kesehatan disiapkan untuk mendukung kesertaan KB.

“Kami juga mengalokasikan anggaran lebih dari Rp544 juta untuk meningkatkan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)," jelasnya.

Meski demikian, Asrul mengakui bahwa masih banyak tantangan di lapangan.

“Mitos-mitos tentang KB, keterbatasan akses di daerah terpencil, dan dukungan tokoh masyarakat masih menjadi hambatan besar,” tambahnya.

Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia yang berlangsung hingga 20 September 2024, dengan target 46.359 akseptor di seluruh Sulawesi Selatan.