Rudianto Lallo Kutip 'Pappaseng To Riolo' Sebelum Tinggalkan DPRD Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rudianto Lallo telah menyerahkan estafet kepemimpinan DPRD Makassar kepada Supratman, Ketua DPRD Makassar sementara. 

Masa jabatan Rudianto Lallo sebagai Ketua DRPD Makassar sekaligus wakil rakyat di Kota Makassar berakhir bertepatan dengan pelantikan anggota DPRD Makassar periode 2024-2029, Senin (9/9/2024). 

Dalam momentum pelantikan anggota DPRD Makassar, Rudianto Lallo memberikan pappaseng to riolo alias petuah orang-orang terdahulu.

"Sebelum saya seragkan palu sidang ini saya ingin menutup dengan pappaseng to riolo (petuah orang-orang terdahulu)," ucap RL-sapaan karibnya. 

"Kuminasaki sunggu, kutinjaki ki matekne. Mingka sere'ji ku pala, teaki kaluppai pasaribanganta, artinya kuharap kita semua bahagia, kudaoakan kita yang baik, namun satu yang kuharap, jaga persaudaraan kita," pesan RL. 

Dalam momen ini, RL juga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas kesempatan yang telah diberikan untuk melayani masyarakat Kota Makassar selama 10 tahun. 

Selama satu dekade, dirinya telah belajar banyak, baik dari sesama anggota dewan, aparatur pemerintahan, maupun masyarakat yang telah memberi masukan, kritik, dan dukungan.

"Pengabdian ini merupakan suatu kehormatan dan tanggung jawab yang besar. Saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi bersama saya dalam upaya untuk memajukan Kota Makassar," ujarnya. 

"Saya juga menghargai kepercayaan yang diberikan oleh warga kota, yang menjadi motivasi saya dalam menjalankan tugas dengan integritas dan dedikasi. Sekali lagi mohon dimaafkan jika ada hal hal yang tidak berkenan kepada semuanya," tuturnya. 

Diketahui, Rudianto Lallo meninggalkan DPRD Makassar usai 10 tahun mengawal aspirasi masyarakat Kota Makassar. 

Perjuangan legislator Nasdem ini untuk memperjuangkan masyarakat tak berhenti disitu, Rudianto Lallo akan mengabdikan diri di kancah yang lebih luas, DPR RI. 

Tidak lama lagi ia akan dilantik menjadi legislator senayan usai menang pada pemilihan legislatif 2024 lalu. 

Hadapi Empat Wali Kota dalam Satu Periode

DPRD Makassar 2019-2024 dinakhodai oleh Rudianto Lallo, politisi asal Nasdem yang sudah dua periode menjabat wakil rakyat. 

Banyak dinamika yang dilalui 50 anggota DPRD Makassar dalam kurun waktu lima tahun. 

Yang paling tinggi tensi dinamikanya ialah saat Kota Makassar dimenangkan oleh kotak kosong, pemimpin eksekutif saat itu terpaksa harus diisi oleh penjabat sementara (Pjs). 

Rudianto Lallo menceritakan, DPRD Makassar menghadapi empat wali kota selama satu periode. 

Ialah Iqbal Samad Suhaeb, menjabat wali kota sementara pada 13 Mei 2019 hingga 13 Mei 2020.

Selanjutnya Yusran Jusuf Pjs Wali Kota dengan masa kerja paling singkat, 13 Mei 2020 hingga 26 Juni 2020.

Kemudian Rudi Djamaluddin pada 26 Juni 2020 hingga 26 Februari 2021.

Pada masa Prof Rudy, hubungan antara DPRD dan eksekutif tak harmonis, sebagai bentuk penolakannya, DPRD Makassar kompak untuk tidak mengesahkan APBD Perubahan 2020.

Selanjutnya, kepemimpinan Kota Makassar kembali diambil oleh Danny Pomanto usai memenangkan kontestasi Pilwali Makassar. 

"Dinamika 5 tahun ini luar biasa, karena lima tahun ini rupanya DPRD menghadapi empat wali kota, pak Iqbal, Prof Yusran, Prof Rudi, dan pak Danny, luar biasa pengalaman DPRD menghadapi 4 wali kota, ini sejarah juga bagi kami karena ada empat wali kota selama periode kami," ucap Rudianto Lallo. 

Belum lagi, tantangan paling besar yang dihadapi ialah saat dunia dilanda covid-19, penyakit menular yang mengancam kesehatan masyarakat. 

Kala itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan agar seluruh pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19. 

Disaat itu juga, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Diantaranya meliputi honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan.

"Begitu covid tiba, perpres 33 lahir yang mengatur hak keuangan dan protokol DPRD. Kalau dulu DPRD keluar kota dipersamakan seperti ASN, uang harian kalau ke Jakarta Rp380 ribu, bagi DPR itu tekanan yang tinggi, ekspektasi harapan, fakta terhadap wakil rakyat tinggi di satu sisi DPRD tidak di dukung oleh sumber daya yang kuat atau besar," ujarnya. 

Yang disyukuri kata pria kelahiran 4 Juni 1982 ini, lima tahun terakhir ini tidak pernah ada polemik yang keras antar anggota DPRD, begitu juga dengan eksekutif. 

Mereka telah bersepakat bahwa urusan dan kepentingan partai biarlah diluar kepentingan politik. 

Menurut alumnus hukum Universitas Hasanuddin Makassar ini, keberhasilan Pemerintah Kota Makassar dibawah kepemimpinan Danny Pomanto juga ada andil legislator DPRD Makassar didalamnya. 

"Tapi kita di sini DPR memposisikan diri sebagai penyelenggara pemerintahan, sehingga kalau ada perbedaan pendapat selalu ada jalan-jalan solusinya," tuturnya. 

Jelang berakhir masa jabatan, DPRD Makassar mengesahkan empat rancangan peraturan daerah (Perda) pada Jumat (6/9/2024) malam. 

Empat ranperda yang disahkan ialah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2023-2042, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pendirian Perumda Terminal Kota Makassar, dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Berinvestasi. 

Rudianto Lallo menyampaikan, selama satu periode, DPRD Makassar telah melahirkan 37 peraturan daerah. 

"Ini kuantitas yang tinggi, kami harap dengan produk hukum yang dilahirkan ini minimal bisa bermanfaat untuk masyarakat," ucap ayah dua anak ini. (*)