Usai Viral Debat Lawan Silfester Matutina, Rocky Gerung Dilapor Relawan Gibran ke Polda Metro Jaya

"Tapi kalau masuk undang-undang ITE, itu yang sedang lagi dikaji karena memang kehebohan di masyarakat tidak ada," ungkapnya.

Dia menambahkan akan segera melakukan somasi kepada Rocky Gerung untuk mengklarifikasi pernyataannya kepada publik bahwa apa yang disampaikan tersebut tidak benar.

"Saya berharap 1 x 24 jam (klarifikasi) sesama anak bangsa saya menghormati juga pernyataan Rocky Gerung sebagai pengkritik dan influencer tapi tolong jaga adab dan etika," ucapnya.

Sebelumnya, akademisi sekaligus pengamat politik Rocky Gerung menuding Gibran Rakabuming Raka kerap menerima jatah uang dari menteri sang ayah, Presiden Jokowi.

Uang tersebut, diungkapkan Rocky Gerung, diberikan para menteri kepada wapres terpilih setiap hari Sabtu.

Hal itu terungkap ketika Rocky menjadi narasumber dalam acara debat di salah satu stasiun TV swasta pada Selasa (3/9/2024).

Ia awalnya membantah bahwa kritikan yang selama ini dilontarkan ke Jokowi karena didasari kebencian.

Ia mengklaim hubungan Jokowi dengan dirinya baik-baik saja.

"Saya memilih menjadi kritikus, orang menawarkan jadi pejabat enggak mau. Saya mau jadi kritikus saja. Jadi saya mau jujur katakan itu. Jadi, tidak semua yang kotor itu tidak berguna," katanya.

Atas dasar pengakuan Rocky Gerung itu, publik mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya.

KPK pun angkat bicara.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mempersilakan bagi masyarakat yang mengetahui information tersebut untuk segera melapor ke KPK.

"Bila ada masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara, kami mengimbau dan mempersilahkan masyarakat untuk dapat menyampaikan ke KPK, membuat laporan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2024).

"Sehingga apa yang disangkakan bisa jelas nanti ditelusuri dan tidak menjadi fitnah atau hoaks lah kalau sekarang disampaikan," sambungnya.

Tessa mengatakan, KPK membuka diri untuk masyarakat mengadukan hal dimaksud ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM).