Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Headline Tribun Timur

Pembelot Dilarang Pakai Atribut Golkar

Taufan Pawe menginstruksikan kader Golkar yang diusung partai lain di Pilkada agar tidak menggunakan atribut Golkar. Ada sanksi bagi yang melanggar.

Editor: Hasriyani Latif
Tribun Timur
Headline Tribun Timur Sabtu, 7 September 2024. 

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Ketua DPD Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe menginstruksikan kader Golkar yang diusung partai lain di pemilihan kepala daerah (Pilkada), tidak menggunakan atribut Golkar.

DPP menyiapkan sanksi bagi kader yang melanggar perintah tersebut.

Aturan itu sesuai surat DPP Golkar bernomor B-17/DPP/GOLKAR/IX/2024.

Di situ dijelaskan tentang Larangan Penggunaan Atribut Partai Golkar untuk kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak diusung Partai Golkar.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengatakan DPD I Sulsel telah menerima surat tersebut dan telah meneruskan kepada semua kader dan simpatisan yang ada di Sulsel.

Baca juga: Kader Pertanyakan DPD I Golkar Hilangkan Nama Kadir Halid dari Daftar Calon Pimpinan DPRD Sulsel

“Surat tersebut sudah kami sampaikan hingga ke DPD II. Jadi Kami imbau untuk tidak bermanuver yang merugikan keputusan DPP Partai Golkar dalam pilkada serentak ini,” katanya, Jumat (6/9/2024).

Taufan menegaskan, jika ada ada oknum yang melanggar aturan tersebut, pihaknya tak segan untuk memproses sesuai aturan dan AD/ART Partai Golkar.

Apalagi menurutnya, dalam surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji.

“Pastinya akan ada proses sanksi bagi kader yang melanggar penyampaian tersebut, karena perhelatan ini bukan pribadi tapi perhelatan Pilkada ini merupakan harga diri Partai Golkar,” tegasnya.

“Saya sebagai ketua DPD I Golkar Sulsel menegaskan kalau ada yang mengaku dicalonkan oleh Golkar, bahkan memakai simbol Golkar maka persoalan itu akan dibawa ke dewan etik. Dewan etik Partai Golkar. Dia akan dijatuhkan sanksi,” kata TP.

Terbitnya aturan tersebut tentu dikarenakan banyaknya kader Golkar yang akan saling berhadapan di Pilkada 2024.

Seperti di Kota Parepare, Ketua DPD II Golkar Erna Rasyid Taufan Pawe akan berhadapan dengan putra Nurdin Halid yakni Andi Nurhaldin NH yang juga kader Golkar.

Kemudian di Pilkada Sidrap, Mashur berhadapan dengan Nur Kanaah yang juga merupakan kader Golkar.

Terakhir di Pilkada Pinrang, Ketua DPD II Golkar Pinrang Usman Marham akan berhadapan dengan seniornya di Golkar yakni Abdillah Natsir.

Di Palopo juga demikian. Ketua Harian Golkar Palopo Nurhaenih maju di Pilwali Palopo mendampingi Farid Kasim Judas yang diusung Partai NasDem dan koalisinya.

Reaksi Nurhaldin

Politisi Partai Golkar Makassar Andi Nurhaldin Nurdin Halid merespons DPD I Golkar Sulsel yang menyoroti dirinya maju di Pilwalkot Parepare 2024 lewat partai lain.

Dia meyakini Golkar akan bijak menyikapi dirinya untuk bertarung tanpa diusung partai sendiri.

Nurhaldin mengatakan Golkar tidak segampang itu memberikan sanksi pemecatan. 

“Saya tahu Partai Golkar partai yang besar yang selama ini tidak pernah ada perintah bahwa kalau kita diusung partai lain kita diperintahkan mundur dari partai kita sendiri. Itu sementara yang kami tahu,” kata Nurhaldin beberapa waktu lalu.

Nurhaldin menegaskan dirinya tidak akan mengganggu kader Golkar di Kota Parepare.

Selain itu, Nurhaldin mengaku tercatat sebagai kader Golkar dari Makassar, bukan dari Kota Parepare.

“Yang salah adalah kalau ada partai di situ, Partai Golkar dan ada salah satu kadernya yang mencalonkan dan tidak didukung, itu pasti kena sanksi. Saya kan Partai Golkar dari Kota Makassar, bukan dari Kota Parepare. Tetapi saya tidak mengganggu para kader Golkar yang ada di Kota Parepare. Kita ikut aturan yang ada,” terangnya.(*)

Selengkapnya baca Edisi Cetak Tribun Timur Sabtu, 7 September 2024.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved