Taufan Pawe Larang Penggunaan Atribut Golkar Bagi Paslon yang Tak Didukung di Pilkada 2024

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -- DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) melarang penggunaan atribut Golkar bagi pasangan calon yang tidak diusung di Pilkada 2024.

Aturan itu sesuai surat DPP Golkar bernomor B-17/DPP/GOLKAR/IX/2024, menjelaskan tentang Larangan Penggunaan Atribut Partai Golkar untuk kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak di usung Partai Golkar.

Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Taufan Pawe mengatakan, DPD I Sulsel telah menerima surat tersebut dan telah meneruskan kepada semua kader dan simpatisan yang ada di Sulsel.

"Surat tersebut sudah kami sampaikan hingga ke DPD II. Jadi Kami imbau untuk tidak bermanuver yang merugikan keputusan DPP Partai Golkar dalam pilkada serentak ini," katanya, Jumat (6/9/2024).

Taufan menegaskan, jika ada ada oknum yang melanggar aturan tersebut, pihaknya tak segan untuk memproses sesuai aturan dan AD/ART partai Golkar.

Apalagi menurutnya, dalam surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji.

"Pastinya akan ada proses sanksi bagi kader yang melanggar penyampaian tersebut, karena perhelatan ini bukan Pribadi tapi perhelatan Pilkada ini merupakan harga diri Partai Golkar," tegasnya.

Terbitnya aturan tersebut tentu dikarenakan banyaknya kader Golkar yang akan saling berhadapan di Pilkada 2024.

Seperti di Kota Parepare, Ketua DPD II Golkar Erna Rasyid Taufan Pawe akan berhadapan dengan putra Nurdin Halid yakni Andi Nurhaldin NH yang juga kader Golkar.

Kemudian di Pilkada Sidrap, Mashur berhadapan dengan Nur Kanaah yang juga merupakan kader Golkar.

Terakhir di Pilkada Pinrang, Ketua DPD II Golkar Pinrang Usman Marham akan berhadapan dengan seniornya di Golkar yakni Abdillah Natsir.(*)