Masyarakat Sulsel Melawan Kelompok Oligarki

Oleh: Pahmuddin colik

Ketua PB. HMI periode 2018-2020/Ketua umum BEM UIN  2011-2012

Partai politik sebagai pilar demokrasi wajib memegang teguh prinsip keterbukaan.

Persoalan mendasar partai politik menjadi alat para oligarki bersembunyi melakukan perselingkuhan bahkan mendikte partai politik melangsungkan kepentingan praktisnya.

Senada dengan temuan Daniel M. Smith, Assistant Professor Ilmu Politik dari University of Pennsylvania, Amerika Serikat (AS), demokrasi seringkali dianggap sebagai kebalikan dari pemerintahan herediter (dijalankan oleh dinasti keluarga).

Sulsel dengan phenomena saat ini kita rasakan, Di mana menispes kekuasaan benar-benar di paksakan untuk membangun dinasti kelurganya.

Jabatan sebagai mentri pertanian dijadikan alat tekanan kepada hamper semua pemangku kebijakan, jadi kerdil dengan perilaku demikaian, kementan yang seharusnya mengabdikan diri pada bangsa dan negara menjadi rendahan dengan memaksakan adiknya harus maju sebagai gubernur Sulsel.

Atmosfer politik Sulsel menjadi tidak nyaman disemua kalangan dikarenakan adanya bangunan dinasti tersebut.

Penting dipahami secara bersama bahwa oligarki itu merusak sistem politik di mana kekuasaan politik dan ekonomi hanya dikuasai oleh sekelompok kecil individu atau keluarga, dapat memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap demokrasi. 

Dalam sistem demokrasi yang sehat, kekuasaan seharusnya diperoleh melalui representasi yang adil dari seluruh rakyat.

Namun, dalam wajah oligarki, sekelompok kecil elit sering kali mengendalikan keputusan politik dan ekonomi, mengabaikan kepentingan mayoritas rakyat.

Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya representasi yang adil dan merugikan partisipasi rakyat, dikahawatirkan nantinya mendorong praktik korupsi dan nepotisme.

Giorgio Agamben, seorang filsuf berkebangsaan Italia yang sangat dikenal karyanya dalam teori politik dan filasafat menganalisis konsep demokrasi yang dikuasai elit ekonomi.

Ada 2 gambaran besar yang sangat relevan untuk memahami “Darurat Demokrasi” terhadap keadaan dan situasi politik di Sul Sel yaitu, state of exception dan homo sacer.

Demokrasi di Indonesia terutama yang terjadi di Daerah sebagaimana kekuasaan politik sering kali menangguhkan hukum dan aturan-aturan demokrasi untuk menghadapi keadaan darurat.