Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemprov Sulsel

Sekda Sulsel Jufri Rahman Minta TPAKD Dapat Alokasi Anggaran di APBD

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).

Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
Pemprov Sulsel
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel (Kiri) bersama Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Darwisman di Hotel Claro Makassar pada Kamis (29/8/2024)   

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).

TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.

Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Salah satu kinerja terpentingnya yakni mendorong akses keuangan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam mempercepat akses terhadap KUR, TPAKD punya tugas untuk turun memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Di titik ini, TPAKD mendapat tantangan berat dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman mengaku, TPAKD harus mendapat porsi anggaran sendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)z

Sehingga bisa bergerak lebih maksimal memberikan edukasi hingga mewujudkan inklusi keuangan

Baca juga: Pemprov Sulsel Lepas Atlet PON Aceh-Sumut di Rujab Gubernur 30 Agustus

"Untuk mendukung kegiatan TPAKD maka di APBD harus disiapkan anggaran khusus. Persoalannya adalah karena di Sistem perencanaan daerah dibangun Kemendagri adalah aplikasi yang kadang kode rekeningnya tidak ada kaitannya kegiatannya ini," ujar Jufri Rahman di Hotel Claro Makassar pada Kamis (29/8/2024).

"Kalau ada itu penganggaran di APBD saya yakin dengan pendampingan OJK maka apa yang dicita-citakan edukasi dan inklusi keuangan terwujud," lanjutnya.

Jufri Rahman mengaku penganggaran bagi TPAKD hendaknya masuk dalam APBD sampai ke tingkat Pemda.

"Saya sudah bicara Kemendagri tolong masukkan edaran bahwa tiap provinsi dan Kabupaten/kota harus menyiapkan anggaran TPAKD," jelasnya.

TPAKD pun diharapkan bisa bekerja lebih maksimal dengan mendapatkan proporsi anggaran di APBD. (*)

 

 

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved