Pemprov Sulsel
Sekda Sulsel Jufri Rahman Minta TPAKD Dapat Alokasi Anggaran di APBD
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Penulis: Faqih Imtiyaaz | Editor: Sukmawati Ibrahim
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mendapat perhatian khusus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel).
TPAKD merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan stakeholders terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah.
Hal ini dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Salah satu kinerja terpentingnya yakni mendorong akses keuangan terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dalam mempercepat akses terhadap KUR, TPAKD punya tugas untuk turun memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat.
Di titik ini, TPAKD mendapat tantangan berat dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman mengaku, TPAKD harus mendapat porsi anggaran sendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)z
Sehingga bisa bergerak lebih maksimal memberikan edukasi hingga mewujudkan inklusi keuangan
Baca juga: Pemprov Sulsel Lepas Atlet PON Aceh-Sumut di Rujab Gubernur 30 Agustus
"Untuk mendukung kegiatan TPAKD maka di APBD harus disiapkan anggaran khusus. Persoalannya adalah karena di Sistem perencanaan daerah dibangun Kemendagri adalah aplikasi yang kadang kode rekeningnya tidak ada kaitannya kegiatannya ini," ujar Jufri Rahman di Hotel Claro Makassar pada Kamis (29/8/2024).
"Kalau ada itu penganggaran di APBD saya yakin dengan pendampingan OJK maka apa yang dicita-citakan edukasi dan inklusi keuangan terwujud," lanjutnya.
Jufri Rahman mengaku penganggaran bagi TPAKD hendaknya masuk dalam APBD sampai ke tingkat Pemda.
"Saya sudah bicara Kemendagri tolong masukkan edaran bahwa tiap provinsi dan Kabupaten/kota harus menyiapkan anggaran TPAKD," jelasnya.
TPAKD pun diharapkan bisa bekerja lebih maksimal dengan mendapatkan proporsi anggaran di APBD. (*)
Pemprov Sulsel Mutasi Hampir 800 Nakes, Sekda: Ada RS Kelebihan Tenaga |
![]() |
---|
224 Tenaga Honorer Sulsel Gagal Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu, Ini Sebabnya |
![]() |
---|
Hari Ini, Pemprov Sulsel Kirim 1.800 Nama Usulan PPPK Paruh Waktu ke BKN |
![]() |
---|
Pemprov Sulsel Kaji Ulang Kenaikan PBB di Bone Usai Protes Warga |
![]() |
---|
Judol dan Pinjol Ilegal Ancam Generasi Muda di Era Digital |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.