1,6 Juta Pekerja di Sulsel Tak Tercover BPJS Ketenagakerjaan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Jumlah pekerja di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum tercover Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) ternyata cukup tinggi.

Data BPJSTK jumlah pekerja yang belum tercover BPJSTK di Sulsel sekitar 1,6 juta orang dari 2,8 juta pekerja yang terdaftar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman mengatakan pemerintah memiliki kewajiban sesuai dengan mandatori Peraturan Presiden (Perpres) mengenai iuran wajib bagi peserta atau tenaga kerja di Sulsel.

Terkait dengan cakupan kepesertaan BPJSTK di Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan secara nasional tingkat coverage kepesertaan BPJSTK di Sulsel berada di peringkat 15 besar.

"Sulsel itu untuk coverage di Indonesia berada di posisi 15 kalau tidak salah ingat. Dari 2,8 juta jumlah pekerja yang terdaftar itu, masih ada 1,6 juta yang tidak tercover BPJSTK," jelas Jufri Rahman, Selasa (27/8/2024).

Baca juga: Makassar Berjaya! Sabet Penghargaan untuk Cakupan BPJS Ketenagakerjaan Tertinggi di Sulsel

Selama ini, Pemprov Sulsel telah membayar iuran wajib bagi para tenaga kerja sektor nelayan sebanyak 10 ribu orang. 

Ia pun terus mendorong kepesertaan dari sektor pekerja informal, sesuai arahan Penjabat Gubernur Sulsel Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Sementara Kepala Kantor BPJSTK Wilayah Sulawesi dan Maluku Mintje Wattu menjelaskan pertemuan dengan Sekda Sulsel  membahas terkait coverage BPJS Ketenagakerjaan di Sulsel menindaklanjuti hasil Rakortekbang dan  Implementasi Perda.

"Beliau mendorong percepatan (coverage) untuk semua bisa cepat diselesaikan agar juga pemerintah daerah baik dari provinsi maupun daerah kabupaten/kota, bisa mengalokasikan anggaran untuk perlindungan pekerja rentan miskin di Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Sampai saat ini, lanjut Mintje, cakupan kepesertaan BPJSTK baru pada angka 42 persen se-Sulsel. 

Hal ini sebutnya menjadi 'pekerjaan rumah' yang besar untuk BPJSTK bersama pemerintah daerah. 

"Walaupun dari sektor swasta sudah ada, tetapi peran serta pemerintah daerah perlu mendorong coverage untuk pekerja sektor informal, petani, nelayan, driver online, pedagang asongan, dan sebagainya," jelasnya.

Untuk daerah dengan angka coverage yang tinggi, kata Mintje, yakni Kabupaten Luwu, Enrekang, dan Selayar.

Ketiga daerah ini memiliki angka cakupan mencapai 60 persen lebih.

Sementara, untuk coverage yang masih rendah yakni Kabupaten Gowa, Takalar, dan Jeneponto.