Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pilgub Jatim 2024

Sosok Calon Usungan PDIP Lawan Khofifah di Pilgub Jatim, Risma Potensi Tak Ikut Pilkada

Selain Jatim, Ketua Umum PDIP Megawati juga belum menentukan calon usungan di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

Editor: Ansar
TribunJatim
Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Budi Sulistyono alias Kanang saat ditemui di Surabaya beberapa waktu lalu. 

TRIBUN-TIMUR.COM - PDI Perjuangan Jatim masih ragu dorong Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani di Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Selain Jatim, Ketua Umum PDIP Megawati juga belum menentukan calon usungan di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat.

PDIP menyiapkan Rismaharani dan Azwar Anas.

PDIP kini sedang menyusun strategi sebelum tentukan lawan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim, Sri Untari Bisowarno, memastikan partainya bersama PKB mengusung calon sendiri untuk melawan petahana.

 "Kami masih mengupayakan untuk dapat berjalan bersama dengan PKB. Sehingga kami sampai malam ini, masih terus berkomunikasi guna mematangkan sosok yang akan kami usung bersama di Pilgub Jatim," kata Untari, Senin (26/8/2024).

Hingga saat ini partainya masih mematangkan konsolidasi dan strategi, pergerakan politik bersama PKB.

Komunikasi politik dengan PKB terus berjalan untuk mencapai kesepakatan, mengenai kandidat yang akan diusung bersama dalam Pilgub Jatim.

"PDI Perjuangan Jatim memastikan tidak mendukung petahana. Sampai malam ini kami masih mematangkan konsolidasi dan strategi pergerakan kami," ujarnya.

 PDI Perjuangan dan PKB, kata Untari merupakan dua kekuatan besar politik di Jatim, dan berpotensi menciptakan koalisi yang kuat.

 Mengingat PDI Perjuangan merupakan partai pemenang kedua di Jatim setelah PKB pada Pileg 2024 lalu.

Untari menyebut PKB sudah memiliki calon potensial, demikian juga dengan PDI Perjuangan yang juga ada sejumlah nama potensial seperti, Tri Rismaharini, Azwar Anas, Pramono Agung, dan Budi Kanang Sulistyono.

Selain dengan PKB, Untari mengaku partainya juga telah menjalin komunikasi dengan partai non-parlemen di Jatim untuk menambah kekuatan poros baru.

Menurutnya, pertemuan tersebut menghasilkan kesepahaman dan visi yang sama dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.

Terutama dalam hal mendukung calon pemimpin yang siap mewadahi aspirasi wong cilik.

"Alhamdulillah kami kemarin menerima kunjungan dari partai non parlemen di Jatim. Dalam diskusi itu, kami menyepakati dan memiliki visi yang sama dengan bursa yang kami miliki, utamanya adalah calon pemimpin yang siap mewadahi wong cilik," pungkasnya.

Kini Khofifah Indar Parawansa - Emil Elistianto Dardak, telah mendapat rekomendasi dari sebagian besar partai.

 Yaitu Partai Golkar, Demokrat, Gerindra, NasDem, PAN, PKS, PPP, dan PSI, yang semuanya masuk dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Sementara PKB yang juga masuk KIM Plus, diketahui bakal membuat poros baru bersama PDI Perjuangan dan partai non parlemen.

Khofifah-Emil sendiri rencananya bakal mendaftar Pilgub ke KPU Jatim pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Budi Sulistyono atau Kanang menyatakan ketika regulasi memungkinkan bagi partainya untuk mengusung paslon sendiri, maka hal itu akan dimanfaatkan betul.

"Kita loyal pada keputusan konstitusi. Itu sudah jelas dan garis. Kami tidak akan bertentangan dengan apa yang diputus," kata Kanang, Kamis (22/8/2024). 

Putusan MK bernomor 60/PUU-XXII/2024 sebelumnya memang menjadi angin segar bagi banyak partai termasuk PDIP di Jatim.

Sebab, pada putusan tersebut melonggarkan ambang batas pencalonan Pilkada. Tidak lagi berpatokan 20 persen kursi DPRD sebagaimana regulasi sebelumnya. 

Sementara, pada putusan terbaru MK ada sejumlah ketentuan yang membuat syarat relatif ringan karena hanya berpatokan suara.

Untuk provinsi dengan jumlah DPT lebih dari 12 juta jiwa, parpol atau gabungan parpol hanya butuh 6,5 persen suara sah. 

Ketentuan ini termasuk untuk Jawa Timur yang punya DPT 31 juta lebih.

Putusan ini, membuka jalan bagi PDIP untuk mengusung calon di Pilgub Jatim.

Sebab pada regulasi sebelumnya PDIP punya jalan terjal lantaran terganjal ambang batas. 

Pada Pemilu 2024, PDIP hanya memiliki 21 kursi DPRD Jatim atau belum memenuhi 20 persen total kursi dewan yakni 24 kursi DPRD Jatim.

Menurut Kanang, saat ini pihaknya terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak. Diantaranya, NU dan Muhammadiyah dan berbagai pihak lain. 

"Siapa yang akan kita tentukan, beberapa hari ini akan kita tentukan di internal kita di Jawa Timur, dan akan kami sampaikan ke DPP," ungkap Kanang. 

  Mengenai nama, politisi senior itu mengakui saat ini mengerucut pada dua nama yakni Tri Rismaharini yang saat ini berposisi sebagai Menteri Sosial dan Abdullah Azwar Anas yang saat ini menjadi Menpan-RB.

Dua kader internal PDIP ini dinilai punya kans besar untuk diusung sebagai calon gubernur.

Sedangkan siapa wakilnya, mungkin diluar kader internal. Melihat konstelasi ini, Pilgub Jatim berpotensi diikuti tiga pasang calon.

Yakni, Khofifah-Emil sebagai petahana yang sudah mendapat banyak rekomendasi, kemudian PKB sebagai partai pemilik golden ticket dan PDIP. 

Sementara itu, Kanang juga mengomentari dinamika perbedaan antara putusan MK dengan revisi UU Pilkada yang digodok DPR.

"Saya melihat dinamika dari perjalanan MK yang terjadi. Hal yang lucu kalau MK ini dipatahkan, sedangkan yang lalu (Pilpres) tidak ada yang mematahkan MK," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved