Politisi Senior Golkar Minta Jokowi Gantikan Airlangga, Mudassir: 37 DPD Sepakat Usung Bahlil

TRIBUNTIMUR.COM, BARRU - Surat sejumlah politisi senior Partai Golkar meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi ketua umum gantikan Airlangga Hartarto beredar.

Ketua DPD II Golkar Barru, Mudassir Hasri Gani menganggap hal itu sah-sah saja. 

"Walaupun di Sulsel ada surat untuk mendorong Jokowi menjadi ketua Golkar, saya rasa itu sah-sah saja sebagai aspirasi masyarakat," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun-Timur.com, Selasa (20/8/2024).

Meski begitu, penentuan sosok yang akan menduduki kursi ketum harus melalui mekanisme partai dan bukan pemilihan langsung.

"Cuma mekanisme partai, harus melalui DPD I dan DPD II yang menentukan untuk mendukung ketua umum," kata Mudassir.

Sejauh ini, kata dia, 37 DPD sudah sepakat mengusung Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Golkar.

"Tetapi kondisi di Jakarta saat ini 37 DPD I maupun DPD II sepakat untuk mengusung Pak Bahlil dan yang mengambil formulir pencalonan ketua umum Golkar cuman pak Bahlil," ungkapnya.

Baca juga: Viral Surat Permintaan Politisi Senior Golkar Minta Jokowi Jadi Ketum Beredar di Sulsel

Ia juga membeberkan suasana Munas yang saat ini berlangsung di Jakarta.

Menurutnya, Munas terpantaukondusif dan tidak ada gerakan-gerakan tambahan. 

"Munas Golkar akan berlangsung nanti siang, dan saat ini sementara Rapimnas, dan InsyaAllah hari ini juga akan ditetapkan ketua umum Golkar yang baru," beber Mudassir.

Ia berharap semoga Golkar lebih baik lagi dari sebelumnya

Bahlil Lahadalia Bersyarat Jadi Ketum Partai Golkar

Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham mengungkap Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memenuhi syarat sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar, pengganti Airlangga Hartarto.

Guna mendukung persyaratan sebagai Ketua Umum Golkar, Idrus menunjukkan surat keputusan (SK) kepengurusan Bahlil sebagai bagian dari anggota Partai Golkar.

Dimana, pada saat kepemimpinan Aburizal Bakrie, Bahlil pernah menjabat sebagai Bendahara DPD Golkar Papua.

Sehingga Bahlil memenuhi syarat bahwa sebagai calon ketua umum harus pernah menjadi pengurus DPP satu periode atau pengurus DPD 1 Golkar.

"Bahlil pada saat saya jadi Sekjen dan ketua umumnya ya Aburizal Bakrie itu menjabat sebagai, pernah kita SK-an sebagai bendahara DPD 1 Partai Golkar Provinsi Papua," kata Idrus saat konferensi pers di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Idrus pun membantah anggapan bahwa Bahlil tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Ya saudara Bahlil adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu, bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada justru ya saudara Bahlil ini adalah merupakan kader plus," ungkap politisi asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini.

Mantan Menteri Sosial ini pun juga menyebut, Bahlil punya pengalaman memimpin Golkar karena memahami kepengurusan dari tingkat daerah.

Bahkan, Bahlil disebut merupakan kader yang besar dari bawah.

"Kemudian yang kedua adalah bahwa dia tampil sebagai seorang kader Golkar yang bisa berkiprah di mana-mana menjadi entrepreneurship, menjadi pengusaha menjadi ketua umum HIPMI dan lain-lain sebagainya, kemudian aktif pernah menjadi pimpinan HMI kemudian ketua pemuda masjid ini kan kader plus, ah coba tanya kader-kader yang lain pernah nggak melalui proses itu," ujar Idrus.

Baca juga: Dukungan Senior Golkar ke Jokowi Viral, Taufan Pawe Konsisten Dukung Bahlil Lahadalia?

Bahlil juga menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas usaha sendiri, bukan karena usulan partai.

"Kan banyak artinya ada modal-modal sosial di samping hanya sekedar di Golkar dan sekarang menjadi menteri investasi dan memang ketika menjadi menteri investasi karena profesional bukan karena, memang karena Golkar," terang Ketua Dewan Pembina Bappilu Golkar ini.

Adapun, rapat pleno Partai Golkar dijadwalkan sekira pukul 19.00 WIB di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat

Rapat pleno akan membacakan surat pengunduran diri Airlangga sekaligus penunjukan Plt Ketua Umum.

Selain itu, rapat pleno juga menentukan jadwal rapat pimpinan nasional (Rapimnas) serta musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menentukan Ketua Umum yang baru, pengganti Airlangga.(*)

Laporan Wartawan TribunTimur.com, Darullah