PKS dan PKB Tinggalkan Anies Baswedan, Usung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta 2024

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah Partai Nasdem, kini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi meninggalkan Anies Baswedan dan mengalihkan dukungan mereka kepada Ridwan Kamil untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta 2024.

PKS, yang sebelumnya menjadi partai pertama mendeklarasikan dukungan untuk Anies berpasangan dengan Sohibul Iman, dan PKB yang sempat melirik dukungan untuk Anies, kini bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono.

Pada Minggu, 19 Agustus 2024, PKS dan PKB, bersama Nasdem dan sembilan partai politik (parpol) lainnya, mendeklarasikan Ridwan Kamil-Suswono sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) di Jakarta.

Dalam pernyataannya, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, meminta Anies untuk bersabar dengan situasi politik yang sedang berkembang. 

"Saya setiap saat komunikasi. Proses politik ini begitu cepat, saya minta Mas Anies sabar," ujar Muhaimin, yang akrab disapa Cak Imin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Cak Imin juga mengakui bahwa partainya tidak sempat mengambil inisiatif untuk bertemu dengan Anies, mengingat dinamika politik yang sangat cepat menjelang Pilkada Jakarta. 

Kubu Anies Baswedan tampaknya masih berharap untuk mengikuti Pilkada Jakarta 2024.

Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, tidak memberikan jawaban tegas mengenai langkah selanjutnya setelah ditinggalkan oleh tiga partai pendukung Pilpres 2024. 

"Dari sisi Pak Anies, mengalir saja," kata Sahrin dilansir Kompas.com, Senin. 

Sahrin menambahkan bahwa Anies masih mengikuti dinamika politik usai KIM Plus memboyong 12 partai untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono.

"Iya, kami juga mengikuti berita media. 

Pendaftaran masih sampai tanggal 29 Agustus 2024. Kita lihat saja perkembangan selanjutnya," ujarnya.

Terkait keputusan PKS dan PKB yang bergabung dengan KIM Plus, Sahrin tidak menyebut kedua parpol tersebut berkhianat.

"Keputusan partai tentunya berbasis pada dinamika yang ada dan nilai yang dianut oleh partai," kata Sahrin. "Keputusan bergabung dengan KIM Plus harus menyesuaikan dengan agenda KIM, termasuk Pilkada DKI Jakarta," tambahnya.

Sahrin menjelaskan bahwa partai politik sering dihadapkan pada dilema antara aspirasi rakyat dan kesepakatan dengan elite pemerintah.