Ketertiban dan Pembusukan Politik

Opini Dr Andi Jaya Sose pengamat hukum/sosial eks rektor Unibos/45 (2006-2010)

TRIBUN-TIMUR.COM - Kerusakan politik adalah istilah yang cocok dipakai untuk menggambarkan politik hari ini, ketidakstabilan berada antara jegal menjegal dengan koalisi partai-partai politik yang tidak jelas basis koalisinya. 

Puncaknya kata netizen yg melek politik hukum dan moral, gara-gara Anies semua politisi di kolong langit Indonesia kelihatan aslinya.

Gara-gara Anies semua begajul APBN ditekuk jadi "sandera politik" demi jegal dia.

Gara-gara Anies semua topeng terbuka.

Tanpa kita disadari, Tuhan memakai Anies menjelaskan tentang betapa bobroknya Indonesia saat ini.

Sebagai warning, bahwa free will (Kehendak bebas) dalam politik juga tidak serta merta bisa dipake hanya karena relasi kuasa dan logistik yg mumpuni, sehingga berlaku hukum rimba.

Dengan mengutik Firman Allah subhanahu wata'ala: "Dan tidaklah kamu berkehendak, kecuali apa yang dikehendaki Alloh Tuhan yang mengatur alam semesta." [At-Takwir 29]

Dengan kata lain, dalam sistem yang ideal, negara kuat dan efisien seharusnya dikendalikan oleh akal sehat rakyat dan hukum, fairnes dalam kontekstasi yang dapat mengikat negara itu sendiri.

Namun, yang terjadi adalah kekuatan internal yang dimotori oleh beberapa figur saja menyebabkan stagnasi dan kemerosotan politik dalam demokrasi, yang mengancam masa depan bentuk transisi pemerintahan yang baru.

Institusi politik seharusnya menjadi pemberi arah, mencerahkan dan membuat konsensus bersama yang menjamin stabilitas dan prediktabilitas dalam masyarakat, serta memfasilitasi tindakan pengumpulan atau partisipasi.

Namun, institusi politik tidak mampu beradaptasi dengan keadaan baru karena kepentingan orang dalam yang berkolaborasi dengan kekuasaan, kelambanan atau konformisme.

 Transisi atas nama persatuan dipaksakan, justru rawan menimbulkan kekacauan dan terkadang penuh kekerasan yg memungkinkan bisa terjadi jika kehendak besar akan mengusai porsi dalam lembaga legislatif.

Dalam teori digambarkan bahwa meskipun demokrasi dapat direformasi melalui politik elektoral, demokrasi juga berpotensi mengalami pembusukan jika institusi politik tidak beradaptasi dengan perubahan bersesuaian dengan kehendak rakyat. 

Setelah menelusuri bagaimana pemerintahan yang baru efektif berkembang justru akan mengalami pembusukan politik ketika struktur kelembagaan yang dikembangkan sebelumnya gagal mengikuti perubahan masyarakat, dan melibatkan partisipasi masyarakat, partisipasi tidak bisa dipahami sebagai ganguan justru penguatan jika tidak maka, yg terjadi pada gilirannya kemunduran kelembagaan bernegara.