Strategi Jokowi Agar PDIP Setengah Hati Jadi Oposisi Tak Semua Menteri PDIP Dicopot

Laporan Wartawan Tribunnews.com Rahmat W Nugraha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai tak semuanya menteri dari PDIP dicopot Presiden Joko Widodo, merupakan strategi agar PDIP setengah hati jadi oposisi.

Diketahui hari ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi (Menkumham) Yasonna H Laoly dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif.

Dicopot dari jabatannya oleh Presiden Jokowi.

“Ini bagian dari strategi Jokowi agar PDIP tetap setengah hati untuk oposisi. Karena (Kalau oposisi) akan dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,” kata Ray, Senin (19/8/2024).

Meski begitu dikatakan Ray, reshuffle kabinet ini justru menguntungkan PDIP. Menurutnya reshuffle tersebut akan membuat soliditas PDIP untuk mengoposisi Jokowi makin kuat.

“Kemudian terhindar dari catatan sejarah bahwa kemerosotan demokrasi di era Jokowi adalah bagian dari sumbangsih PDIP,” jelasnya.

Terakhir dikatakan Ray, reshuffle tersebut membantah pandangan bahwa Megawati tidak bisa move on dari perpisahan dengan Jokowi. 

“Kenyataannya sekarang, Jokowi juga tidak bisa move on melihat PDIP tetap eksis dan kuat. Akan berpotensi akan makin kuat pada pemilu-pemilu berikutnya,” jelasnya. 

Dan, keuntungan politik PDIP akan semakin bertambah kata Ray.

Jika akhirnya mereka menarik seluruh anggota PDIP yang masih duduk di kabinet. 

“Jika 3 atau 4 kursi kabinet yang diduduki oleh kader PDIP ditinggalkan, tentu akan membuat wajah tegar PDIP menghadapi Jokowi akan makin berbinar,” tegasnya.

Adapun, hari ini Presiden Jokowi melakukan perombakan kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju.

Dalam perombakan kabinet ini, Jokowi mencopot kader PDIP Yasonna. Dia digantikan Supratman Andi Agtas.

Jokowi juga mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arfin Tasrif. Dia digantikan Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Sementara posisi Kepala BKPM/ Menteri Investasi dijabat Rosan Roeslani.  

Jokowi juga melantik Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Lalu, Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi, Hasan Nasbi sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar sebagai badan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berikut kader PDIP yang tersisa di Kabinet Indonesia Maju:

1. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung

2. Menteri Sosial Tri Rismaharini 

3. Menteri Koperasi Teten Masduki 

4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Azwar Anas 

5. Menteri Pemberdayaan Perempuan Bintang Puspayoga

Daftar Menteri Dicopot Jokowi 

Daftar nama menteri era Presiden Jokowi pernah direshuffle di periode keduanya.

Terbaru perombakan kabinet akan berlangsung Senin (19/8/2024) hari ini di Istana Negara.

Presiden Jokowi dijadwalkan juga akan melantik sejumlah kepala lembaga baru.

Perombakan ini melibatkan kader PDIP. Sementara orang dekat Prabowo, dijadikan menteri.

“Hari ini, Senin, tanggal 19 Agustus 2024, pukul 09.30 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik beberapa Menteri, Wakil Menteri dan  beberapa Kepala Badan di Istana Negara,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana.

Menteri yang akan dirombak yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly Laoly, Menteri ESDM Arfin Tasrif, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

 Selain itu Presiden juga akan melantik tambahan Wakil Menteri Komunikasi dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sementara Kepala Lembaga baru yang dilantik yakni Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Dalam catatan Tribunnews, Presiden Jokowi telah mengganti setidaknya 29 menteri sejak ia menjabat di periode kedua pemerintahannya.

Berikut daftar lengkap menteri yang terkena reshuffle sejak tahun 2020.

Rabu, 23 Desember 2020

1. Tri Rismaharini menjadi Menteri Sosial, menggantikan Juliari Batu Bara
2. Sandiaga Uno menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menggantikan Wishnutama
3. Budi Gunadi Sadikin menjadi Menteri Kesehatan, menggantikan Terawan Agus Putranto
4. Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama, menggantikan Fachrul Razi
5. Wahyu Sakti Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, menggantikan Edhy Prabowo
6. Muhammad Lutfi menjadi Menteri Perdagangan, menggantikan Agus Suparmanto
7. Muhammad Herindra menjadi Wakil Menteri Pertahanan, menggantikan Wahyu Sakti Trenggono
8. Pahala Mansury menjadi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I, menggantikan Budi Gunadi Sadikin
9. Edward Omar Sharif Hiariej sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
10. Dante Saksono Harbuwono sebagai Wakil Menteri Kesehatan
11. Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian

Rabu, 28 April 2021:

1. Bahlil Lahadalia dilantik ebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

2. Laksana Tri Handoko sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

3. Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menggantikan Bambang Brodjonegoro.

Rabu, 15 Juni 2022:

1. Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menggantikan Sofyan Djalil

2. Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lufti

3. Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri

4. Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

5. Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional

Senin, 3 April 2023:

1. Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Zainudin Amali.

Senin, 17 Juli 2023:

1. Nezar Patria sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

2. Pahala Nugraha Mansury sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, menggantikan menggantikan Mahendra Siregar

3. Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), menggantikan Johnny G Plate

4. Paiman Rahardjo sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, menggantikan Budi Arie Setiadi

5. Rosan Perkasa Roeslani sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara, menggantikan Pahala Nugraha Mansury

6. Syaiful Rahmat sebagai Wakil Menteri Agama, menggantikan Zainut Tauhid Sa’adi

Rabu, 25 Oktober 2023:

1. Andi Amran Sulaiman menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo

Rabu, 21 Februari 2024:

1. Hadi Tjahjanto dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud MD.

2. Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Hadi Tjahjanto.

Reaksi PDIP dan NasDem

Jokowi dikabarkan akan mencopot Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.

Jokowi juga kabarnya akan melakukan reshuffle kepada dua menteri lain, sehingga total ada empat posisi yang akan diganti.

Adapun Yasonna merupakan politikus PDIP, sedangkan Siti Nurbaya adalah politikus Partai NasDem.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengomentari isu Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP.

Hasto menyebut partai berlambang banteng moncong putih ini menghormati keputusan Jokowi.

“Kita menghormati hak prerogatif dari presiden,” kata Hasto di DPP PDIP Perjuangan, Rabu (14/8/2024).

Hasto kemudian menyebut kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju tak pernah aneh-aneh.

“Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” ucap politikus asal Yogyakarta itu.

Senada, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons santai soal kabar yang beredar jika menteri dari NasDem bakal terkena reshuffle kabinet. 

Mantan politikus Partai Golkar ini mengaku belum tahu adanya isu reshuffle kabinet.

"Tapi, bagaimanapun kita tahu kalau presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, apa pun yang beliau lakukan itu hak yang melekat," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi selaku kepala negara dan pemerintahan.

Menurutnya, Jokowi pasti mempertimbangkan dengan baik terkait masalah ini.

"Tentu beliau akan mempertimbangkan baik-baik, kita tetap berpikir seperti yang saya katakan tadi mengedepankan positive thinking kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita semakin besar," ucapnya.