PDIP Tak Akan Usung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024, Ahok Bocorkan Megawati Prioritaskan Kader

TRIBUN-TIMUR.COM - Peluang Anies Baswedan diusung PDIP di Pilgub Jakarta 2024 nampaknya sulit terealisasi.

Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memprioritaskan mengusung kadernya sendiri.

Hal ini diungkapkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok selaku Ketua DPP PDIP.

Jika nantinya secara resmi PDIP batal mengusung Anies Baswedan maka sudah dipastikan mantan Calon Presiden itu gagal maju di Pilgub Jakarta 2024.

Ini dikarenakan harapan satu-satunya Anies Baswedan untuk memperoleh tiket ke Pilgub Jakarta 2024 yakni adanya koalisi antara PDIP dan PKB.

Sebelumnya beredar kabar jika PDIP santer menjalin komunikasi dengan PKB untuk mengusung Anies Baswedan.

Langkah ini diambil PDIP setelah menguatnya rencana PKS dan Nasdem gabung Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendorong Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jakarta.

Padahal sejatinya, PKS dan Nasdem sudah memberikan pernyataan dukungan kepada Anies Baswedan.

Lantas bagaimana posisi PDIP saat ini?

PDIP memastikan tidak akan mengusung calon kepala daerah dari partai lain selama partainya masih memiliki kader yang berpotensi maju dalam pilkada.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

Baca juga: Fix Nasdem Tinggalkan Anies Baswedan? Surya Paloh Ungkap Sulit Maju Pilgub Jakarta 2024

Ahok menyatakan PDIP merupakan partai yang berbasis pada pembinaan kader, sehingga akan sulit bagi PDIP untuk mengusung orang di luar partainya maju dalam pilkada.

“Kita ini partai kader. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju,” ujar Ahok, dilansir siaran Youtube Kompas TV, Kamis (15/8/2024).

“PDI Perjuangan tidak mungkin mengambil orang dari luar selama kadernya siap,” sambungnya.

Sebelumnya PDIP telah resmi mengumumkan 305 calon kepada daerah yang akan mengikuti Pilkada Serentak 2024.

Pengumuman calon kepala daerah yang diusung PDIP disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Terdapat 13 calon kepala daerah tingkat provinsi yang telah mendapat surat rekomendasi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Di antara 13 calon tersebut ada nama Edy Rahmayadi yang akan bertarung di Pilkada Sumatera Utara dan Steven Kandouw di Pilkada Sulawesi Utara.

Tetapi, PDIP belum mengumumkan calon kepala daerah dari wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Jakarta.

Hasto menjelaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru lantaran masih membaca dinamika politik yang terjadi.

“Kita lihat permainan dulu karena masih ada yang mau mengatur-ngatur,” ujar Hasto, dikutip dari Kompas TV.

Ia menyebut jajaran partainya masih melakukan pemantauan sejauh mana pihak tersebut melakukan pengaturan.

“Sampai ke mana mengatur itu mengalir sampai jauh kita akan lihat dulu. Itu seni dalam politik,” kata Hasto.

 Menurutnya, masih tersisa beberapa waktu sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran Pilkada Serentak pada 27 Agustus 2024 mendatang.

Sehingga pengumuman gelombang kedua bagi calon kepala daerah dari PDIP masih menyisakan waktu.

Surya Paloh Sebut Anies Sulit Maju 

Partai Nasdem sudah memberikan isyarat meninggalkan Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024.

Keputusan Nasdem tak mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 memang belum diumumkan secara resmi.

Namun, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sudah memberikan bocoran situasi terkini terkait peluang Anies Baswedan bertarung kembali di Jakarta.

Surya Paloh secara lugas menyebut Anies Baswedan sulit ikut sebagai kandidat di Plgub Jakarta 2024.

Hal itu disampaikan Surya Paloh saat ditemui wartawan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

"Barangkali susah beliau (Anies Baswedan) untuk maju dalam Pilkada Jakarta ini," kata Paloh di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

 Namun, Paloh tidak menjelaskan secara detail mengapa Anies sulit maju di Pilkada Jakarta.

"Coba tanya Pak Anies, hanya dia yang bisa menjawabnya, diperlukan persyaratan untuk memenuhi ketentuan undang-undang yang ada," kata Paloh.

Bagaimana pun, dikatakan Paloh, Anies tetap menjadi bagian dari NasDem.

"Yang jelas Anies adalah sahabat NasDem, jelas itu," kata Paloh.

Lebih lanjut, Paloh menyebut bahwa dalam Pilkada, NasDem tak bisa maju sendiri.

"Supaya ini harus ada kelengkapan, jadi saling melengkapi, saling pengertian, saya berpikir positif semuanya tentu berpikir bagaimana yang terbaik ya yang bisa diberikan parpol dalam peran bersama," pungkasnya.

Fahri Hamzah Minta PKS PKB dan Nasdem Bertobat

Politikus Partai Gelora Fahri Hamzah menyayangkan nasib yang kini dihadapi Anies Baswedan dengan adanya ancaman batal maju Pilgub Jakarta 2024.

Bagi Fahri Hamzah situasi yang dialami Anies Baswedan menunjukan jika partai yang ingin mengusungnya lebih memilih bersikap pragmatis.

Fahri Hamzah pun meminta PKS, Nasdem dan PKB untuk bertobat.

Sebelumnya, gencar dikabarkan jika PKS memilih hijrah ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024.

Peralihan dukungan ke Ridwan Kamil kabarnya lantaran Anies Baswedan sulit memenuhi jumlah syarat dukungan dimana PKS mengunci Sohibul Iman sebagai cawagub.

Sementara itu PKB dan Nasdem juga masih terus tarik ulur, hingga belum juga menerbitkan surat resmi rekomendasi mengusung Anies Baswedan.

Fahri Hamzah menyebut situasi ini dimana Anies sebatas sudah tidak "diperlukan" sehingga ditinggakan partai.

Menurut Fahri, situasi Anies yang terancam gagal mencalonkan diri di Pilkada Jakarta 2024 menunjukkan pragmatisme partai pengusungnya.

Eks politikus PKS ini menilai partai-partai mendukung Anies dalam pilpres lalu demi menaikkan suara dalam pemilihan legislatif.

"Tidak ada penjegalan. Ini soal pragmatisme dalam pemilihan tiket saja. Dulu mungkin ada (parpol) yang memerlukan popularitas untuk bisa bertahan agar tidak kehilangan suara pada Pileg 2024," kata Fahri di Media Center Partai Gelora, Senin (12/8/2024).

"Saya mengatakan, saya tuduh, partai-partai yang mengambil Anies Baswedan saat itu melakukannya untuk bertahan," ungkapnya.

Fahri pun menyebut Anies sudah tidak memiliki daya tawar sehingga ditinggalkan jelang Pilkada Jakarta 2024.

Fahri menegaskan, Anies ditinggalkan karena partai-partai pengusungnya yang dulu sudah tidak memiliki kepentingan dengannya.

"Setelah pemilu selesai, Anies Baswedan tidak diperlukan lagi. Partai-partai itu berpikir seperti itu, tidak ada lagi kepentingan untuk mendukung Anies," kata Fahri.

"Ini saatnya introspeksi bersama. Kami sudah tahu dari awal akan seperti ini, dan mudah-mudahan mereka tobat," ujarnya.(*)