Kronologi Nur Alam Eks Gubernur Sultra Laporkan Ketua PKB, Rp3 M Ludes Tapi Tak Dapat Rekomendasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Sultra, Jaelani dalam masalah besar.

Jaelani harus berurusan dengan polisi setelah dilapor mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

Nur Alam laporkan Jaelani soal  dugaan penipuan.

Jaelani dituduh tidak menyepakati perjanjian dukungan politik kepada istri Nur Alam, Haji Tina yang maju di Pilkada 2024.

Padahal Nur Alam sudah memberikan uang senilai Rp3 miliar kepada Jaelani dan PKB agar siap memberikan dukungan kepada istrinya.

 Nur Alam melalui kuasa hukumnya melaporkan Jaelani ke Kepolisian Daerah atau Polda Sultra atas dugaan penipuan dan penggelapan, Minggu (11/8/2024) kemarin.

Kuasa Hukum Nur Alam, Eti Sri Narianti, mengakatakan, laporan ke Polda setelah sebelumnya kuasa hukum memberikan somasi kepada Jaelani agar mengembalikan uang yang sudah diberikan.

Baca juga: Ketua PKB Sultra Laporkan Eks Sekjen Lukman Edy ke Polda, Dugaan Pencemaran Nama Baik Ketum Muhaimin

Permintaan pengembalian uang itu karena Jaelani dan PKB tidak memberikan dukungan kepada Tina Nur Alam yang maju Pilgub Sultra, dan Muhammad Radhan Al Gindo di Pilkada Konawe Selatan.

Namun, hingga batas waktu yang ditentukan yakni 10 Agustus 2024, pihak PKB belum menyampaikan pengembalian dana tersebut.

"Untuk itu, klien kami kemudian meminta kepada Jaelani untuk mengembalikan uang tersebut sebesar Rp3 miliar," ujarnya, Senin (12/8/2024).

 "Karena menganggap Ketua DPW PKB Jaelani tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dilakukan bersama saat bertemu klien kami di Lapas Sukamiskin," jelasnya saat dikonfirmasi melalui telepon.

Terkait laporan tersebut, Jaelani belum memberikan respons saat dikonfirmasi TribunnewsSultra.com, Senin (12/8/2024).

Sementara itu, Ketua Desk Pilkada DPW PKB Sultra, Aswan mengatakan tidak ada kesepakatan yang disampaikan Jaelani dengan Nur Alam untuk memberikan dukungan kepada keluarga mantan Gubernur Sultta yang maju Pilkada.

"Soal kesepakatan, kami tidak mengerti kesepakatan apa yang dimaksud NA lewat kuasa hukumnya, pada intinya tidak ada kesepatakan apapun termasuk antara Ketua PKB Sultra dengan Pak NA sehingga NA memberikan uang Rp3 miliar itu."

"Kalau ada tudingan ada kesepakatan politik tentang arah dukungan PKB ke keluarga NA itu tidak benar. Ketua DPW PKB tidak pernah meminta uang kepada NA," jelasnya.

Aswan juga menyampaikan Ketua DPW PKB Sultra tidak pernah meminta uang kepada Nur Alam terkait mahar politik dukungan.

Justru Nur Alam yang memberikan uang kepada Jaelani untuk membantu PKB di Pilkada Konawe Selatan.

"Kronologi tentang uang Rp3 miliar itu, Pak NA yang menawarkan diri untuk membantu Bang Jay, tidak pernah Bang Jay meminta uang, itupun uang Rp2 miliar, Pak NA inisiatif sendiri untuk membantu caleg-caleg PKB di Kabupaten Konawe Selatan."

"Bang Jay tidak pernah meminta dan menerima uang untuk bantuan Caleg PKB di Konsel," tutup Aswan. 

Pengamat Sebut Belum Ada Keselarasan Antara Kandidat KIM dengan Prabowo-Gibran di Pilgub Sultra

Beberapa calon Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mendapatkan rekomendasi partai.

Namun, beberapa kandidat ditengarai tidak sejalan dengan agenda Prabowo - Gibran, dalam menjalankan pemerintahan lima tahun kedepan.

Pengamat politik Sultra Dr Rahmat Nadhir menilai beberapa kandidat tidak sejalan dengan Prabowo-Gibran.

 Padahal kontinuitas pembangunan harus tetap berjalan, apalagi Sultra adalah wilayah penting yang jadi basis sektor pertambangan nasional.

"Beberapa partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju justru mendukung kandidat yang merupakan lawan politik Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu," ujar Dr Rahmat, Minggu (11/8/2024).

 Ia menambahkan bahwa situasi ini cukup mengkhawatirkan, mengingat pentingnya konsistensi antara pemimpin daerah dan nasional dalam memastikan kesinambungan program pembangunan.

Baca juga: Butuh tenaga kerja terbaik untuk bisnismu? Cari di sini!

Saat ini, para kandidat yang bersaing dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara di antaranya Tina Nur Alam, yang telah mengantongi dukungan dari Partai NasDem, Partai Golkar, dan PKS, dengan total 16 kursi di DPRD Sulawesi Tenggara.

Sementara itu, Andi Sumangerukka telah mendapatkan dukungan dari PPP dan Partai Gerindra dengan total 8 kursi. Lukman Abunawas, figur penting lainnya dalam kontestasi ini, memperoleh dukungan dari Partai Demokrat, PKB, dan PDIP, dengan total 13 kursi.

Sedangkan Ruksamin mendapatkan dukungan dari PAN dan PBB dengan total 7 kursi.

Rahmat mencontohkan Partai Golkar yang mendukung Tina Nur Alam, seorang figur yang aktif mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres.

Kondisi serupa juga terjadi dengan Partai Gerindra yang memberikan dukungan kepada Andi Sumangerukka, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah untuk pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Sulawesi Tenggara.

Rahmat menekankan bahwa langkah-langkah ini dapat menimbulkan ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah di masa mendatang.

"Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tentu memiliki visi untuk menjaga kesinambungan program selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penting bagi partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung calon kepala daerah yang memiliki visi dan misi yang sejalan," jelasnya.

Dalam konteks ini, Rahmat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi disharmoni yang dapat muncul jika DPP Gerindra tetap mendukung Andi Sumangerukka.

"Jika DPP Gerindra mendukung Andi Sumangerukka, yang sebelumnya berjuang untuk kandidat lain, hal ini akan menimbulkan ketidakselarasan dalam pelaksanaan program di daerah," kata Dr. Rahmat Nadhir.

Ia menambahkan bahwa apabila Andi Sumangerukka terpilih sebagai gubernur, ada kekhawatiran bahwa program-program Prabowo-Gibran tidak akan terhubung dengan baik, mengingat afiliasi politik Andi Sumangerukka yang berada di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang tidak sejalan dengan Koalisi Indonesia Maju.

Lebih lanjut, Rahmat Nadhir menekankan pentingnya bagi partai-partai dalam Koalisi Indonesia Maju menentukan dukungan mereka pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara.

Menurutnya keputusan mendukung kandidat yang tidak sejalan dengan agenda nasional Prabowo-Gibran dapat merugikan konsistensi program pembangunan di provinsi yang sangat kaya akan sumber daya alam ini.

"Dukungan kepada kandidat yang sejalan dengan visi Prabowo-Gibran akan memastikan kesuksesan program di daerah," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di TribunnewsSultra.com