Praktisi Hukum Sebut Isu Kader atau Bukan Tidak Relevan di Pilkada Sinjai

Dibukanya pendaftaran penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik, membuka peluang untuk bukan kader dan bahkan kader dari luar untuk diusung. 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Perbincangan mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sinjai 2024 makin menghangat.

Terutama setelah sejumlah partai politik menunjukkan arah dukungannya.

Sejauh ini baru pasangan Muzayyin Arif - A Ikhsan Hamid yang mendapatkan rekomendasi parpol dan kecukupan kursi. 

Di balik dinamika yang terjadi, isu antara calon kepala daerah bukan kader dan kader parpol mulai berembus.

Termasuk setelah keluarnya rekomendasi Partai Demokrat kepada Muzayyin-Ikhsan yang berasal dari eksternal. 

Menanggapi isu yang berkembang, Praktisi Hukum Rahmatullah Soi menyebut dalam pelaksanaan pesta demokrasi, tidak ada larangan bagi partai politik untuk mencalonkan kandidatnya yang bukan kader.

Undang-undang membolehkan. 

Baca juga: Demokrat Resmi Usung Muzayyin-Ikhsan Pilkada Sinjai 2024

“Karena memang regulasi memungkinkan untuk itu," kata Rahmatullah yang juga pembina LBH Sinjai, Senin (12/8/2024). 

Dibukanya pendaftaran penjaringan calon kepala daerah oleh partai politik, membuka peluang untuk bukan kader dan bahkan kader dari luar untuk diusung. 

Maka, idealnya semua kader sudah seharusnya tunduk, patuh dan siap-siap tidak kecewa jika pada akhirnya yang mendapat rekomendasi bukan kader.

“Risiko calon yang bukan kader atau kader dari luar daerah adalah mereka harus bekerja keras untuk beradaptasi dengan hal-hal dimaksud,” tuturnya.

“Termasuk juga upaya mereka untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari para pemilih, baik pemilih pemula dan pemilih muda yang jumlahnya sangat signifikan,” tambahnya.

Diketahui, sejumlah figur digadang-gadang maju di Pilkada Sinjai.

Mereka adalah, Muzayyin Arif-Andi Ikhsan Hamid, Andi Kartini-Muzakkir, Muhammad Nasyit Umar-Andi Alby.