Wacana Khofifah vs Kotak Kosong di Pilgub Jatim Makin Gencar, Emil Dardak Turun Tangan

"Dan apabila mereka (Masyarakat) kemudian berkenan, kami siap untuk melaksanakan tugas ini lima tahun ke depan," tegasnya. 

PDIP siapkan kader lain

Menteri Sosial Tri Rismaharani vs Khofifah Indar Parawansa belum pasti di Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Pasalnya, PDIP partai besutan Megawati juga menyiapkan sosok pria penantang Khofifah - Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024.

Selain Risma, kader PDIP yang disiapkan hadapi Khofifah adalah sosok pengalaman di pemerintahan.

Kabar tersebut ditanggapi pengamat politik Dr Muhammad Iqbal.

Iqbal menilai,  munculnya nama Tri Rismaharini - Abdullah Azwar Anas diprediksi bisa menjadi lawan terkuat petahana Khofifah Indar Parawansa - Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024.

"Munculnya nama dua kader PDIP, Risma dan Anas bisa menciptakan pertarungan sengit di arena Pilkada Jatim 2024," katanya di Jember, Kamis.

Sebagai Menteri Sosial dan mantan Wali kota Surabaya dua periode, lanjut dia, Risma punya modal elektoral dan jejaring modal sosial yang bisa diandalkan.

Demikian juga Anas, posisinya sebagai Menteri PAN-RB dan juga pernah dua kali memimpin Kabupaten Banyuwangi jadi modal politik yang cukup kuat.

"Dua kader utama partai banteng itu potensial jadi lawan terkuat petahana Khofifah-Emil di Pilkada Jatim," ucap dosen FISIP Unej itu.

Namun, lanjut dia, masalahnya PDIP masih harus berkoalisi minimal dengan satu partai lain apakah PKB atau Nasdem karena PDIP hanya menguasai 21 kursi DPRD Jatim dari syarat pencalonan 24 kursi.

Nasdem juga harus berkoalisi karena cuma punya 10 kursi, sedangkan PKB penguasa 27 kursi sejatinya bisa langsung mencalonkan pasangan kader sendiri, namun melawan Khofifah-Emil yang diusung koalisi jumbo 7 partai politik, tentu tidak mudah buat PKB sendirian.

"Secara rasional baik PKB, PDIP dan Nasdem sudah semestinya berkoalisi jadi poros baru." ujarnya.

"Ketiga parpol itu juga dituntut solid dan matang dengan kalkulasi yang taktis dalam menempatkan siapa di posisi cagub dan cawagub karena salah penempatan posisi dalam strategi koalisi, bisa berakibat fatal, yakni minim dukungan elektoral," katanya.