Menatap Pilkada Serentak 2024

Oleh: Marwis

Pemerhati Politik dan Alumni Komisioner KPU Soppeng 2008-2018

TRIBUN-TIMUR.COM - Terjadinya ambiguitas, lambatnya terbit rekomendasi, SK dan berkuasa penuhnya DPP Partai Politik dalam pengusungan calon di pilkada Gubernur/Bupati/Walikota serentak 2024.

Ada parpol sudah memenuhi syarat mengusung paslon sendiri, tapi tetap membuka ruang pendaftaran terbuka padahal memiliki kader kader internal yang layak di usung.

Begitu pula parpol yang harus menunggu dan mempertimbangkan hasil rujukan survey.

Disatu sisi ada usaha untuk melinierkan usungan paslon gubernur dilevel provinsi dengan usungan bupati/walikota di kab/kota.

Plus juga berusaha membawa koalisi pilpres dalam kontestasi pilkada.

Sungguh suatu usaha yang sangat rumit, berat.

Apalagi di level kabupaten / kota karena dinamika, situasi kondisi yang berbeda kecuali ada di wilayah tertentu.

Itu bisa menguntungkan dan memudahkan paslon dan tim berkampanye meraih dukungan.

Bandingkan repotnya tim, saksi dan pergerakannya yang terbentuk jika usungan parpol berbeda dilevel gub dan bupati pun bagi pemilih.

Tapi itulah seni politik yang terkadang seperti prilaku emak emak jika naik motor bersein kiri malah belok kanan.

Bagaimana dengan bapaslon yang sudah berpaket?

Sebenarnya banyak nilai plusnya bagi paslon, tim, dan khususnya rakyat meski tahapan pendaftran ke KPU nanti tgl 27 sampai 29 Agustus.

Sisi positifnya di antaranya: