Waketum Golkar Sebut Kotak Kosong Pilgub Sulsel Bentuk Musyawarah Mufakat Parpol

"Mungkin awal Agustus DPP Golkar keluarkan rekomendasi dukungan calon Gubernur Sulsel calon wakil Gubernur Sulsel," kata Nurdin Halid kepada wartawan Minggu (28/7/2024).

Ditanya soal dukungan Golkar, Nurdin Halid mengatakan, beringin rindang kemungkinan mengusung di luar 4 kader yang menerima surat tugas.

Menurutnya, ada kepentingan nasional yang jadi pertimbangan DPP Golkar sehingga tidak mengusung kader sendiri di Pilgub Sulsel 2024 kali ini.

Sebelumnya, sepanjang keikutsertakan Pilgub Sulsel, Golkar selalu mengusung kader di maju calon gubernur.

Di Pilpres 2024, Golkar membangun Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, PAN, Demokrat memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya memahami keresahan kader Golkar. Saya memahami aspirasi kader Golkar, ada kader yang ingin maju, tetapi kepentingan nasional kadang tidak sejalan dengan daerah," ujar Nurdin Halid.

"Sejak era Orde Baru, Golkar tidak pernah tidak mencalonkan kader sendiri di Pilgub Sulsel. Tetapi hal itu tidak bisa jadi ukuran karena dinamika politik nasional kadang tidak sejalan dengan dinamika politik lokal. Ketika tidak ada kader yang diusung, itu berarti pasti ada kepentingan lain yang bersinggungan," ungkap Nurdin Halid.

Sejauh ini, Nurdin Halid telah menyatakan dukungan kepada pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi.

Nurdin menyatakan siap memenangkan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024 ini.

"Saya mengambil keputusan ini karena saya dekat dengan pengambil kebijakan nasional baik di internal DPP Golkar maupun di eksternal Golkar," kata Nurdin Halid.

Sejauh ini baru pasangan Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi yang sudah mengamankan tiket Pilgub Sulsel 2024.

Pasangan Sudirman Fatma sudah mengantongi dukungan Nasdem, PAN, dan Demokrat.

Nasdem punya modal 17 kursi, PAN 4 kursi, dan Demokrat 7 kursi.

Sementara itu Wali Kota Makassar Danny Pomanto masih terus berjuang mencukupkan dukungan.

Sejauh ini Danny Pomanto mendapat dukungan dari PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan meski belum berbentuk format B1 KWK.