Wacana Andi Sudirman Versus Kotak Kosong di Pilgub Sulsel, Hasrullah: Ketua Parpol Tak Bertaji

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wacana pasangan Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi versus Kotak Kosong dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) semakin mencuat. 

Pengamat politik dari Universitas Hasanuddin, Hasrullah, memberikan pandangannya terkait situasi ini.

Ia menilai bahwa kebanyakan ketua partai politik (parpol) tidak memiliki kekuatan atau keberanian yang cukup untuk mengusung calon yang kompetitif melawan petahana.

Menurut Hasrullah, kondisi ini mencerminkan lemahnya dinamika politik di Sulsel. 

Jika benar kotak kosong versus kandidat di Pilgub Sulsel, dianggap sebagai kemunduran demokrasi. 

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa parpol tidak mampu menciptakan kontestasi yang sehat dengan menghadirkan kandidat-kandidat alternatif.

"Jika ini terjadi, berarti kita mengalami kemunduran demokrasi. Demokrasi seharusnya ada kontestasi, yaitu kandidat versus kandidat, sehingga memberikan kesempatan kepada calon-calon pemimpin terbaik di Sulsel untuk ikut berkontestasi," ungkap Hasrullah kepada Tribun-Timur, Kamis (25/7/2024).

Ia menambahkan bahwa adanya kandidat yang bertarung melawan kotak kosong menunjukkan degradasi demokrasi yang signifikan. 

Hal ini bisa dianggap sebagai indikasi adanya oligarki dan permainan politik uang.

Baca juga: Survei Indikator: Danny Pomanto Jadi Penantang Andi Sudirman di Pilgub Sulsel

Sehingga ini menyebabkan partai politik tidak mampu melihat secara jernih calon-calon yang sebenarnya mampu memimpin Sulsel.

"Sulsel membutuhkan pemimpin yang memiliki leadership mumpuni. Kita telah memiliki beberapa tokoh dengan rekam jejak kepemimpinan yang jelas," ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti Indah Putri Indriani yang telah menjadi Bupati Luwu Utara dua periode.

Lalu Adnan Purichta Ichsan sebagai Bupati Gowa dua periode, eks Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Danny Pomanto yang saat ini jabat Wali Kota Makassar, hingga Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras.

Ia juga menekankan pentingnya kaderisasi dalam partai politik.

Di mana calon pemimpin seharusnya memiliki pengalaman memimpin dari tingkat bawah atau memiliki rekam jejak yang jelas di bidang lainnya, seperti anggota legislatif.

"Jika seseorang tiba-tiba muncul sebagai calon gubernur tanpa pengalaman kepemimpinan yang memadai, bagaimana bisa membangun Sulsel ke depan?" tegasnya.

Menurut Hasrullah, wacana kotak kosong ini muncul karena adanya kandidat yang merasa didukung banyak partai melalui lobi-lobi politik, tanpa melalui proses yang matang. 

Hal ini dianggap sangat berbahaya karena kandidat tersebut mungkin tidak memiliki pengalaman dan keterampilan yang diperlukan dalam mengelola anggaran dan program lainnya.

"Mestinya, tanggung jawab ini ada di partai politik, yang berfungsi untuk mencari dan menyeleksi calon pemimpin terbaik. Kita tidak ingin Sulsel mengalami 'kecelakaan' seperti yang terjadi sebelumnya dengan Nurdin Abdullah, yang harus diberhentikan karena kasus hukum," tambahnya.

Baca juga: Ketum Demokrat AHY Dukung Adik Mentan Amran Sulaiman di Pilkada Bone, Kotak Kosong Menggema

Ia juga menyoroti masalah yang dihadapi Sulsel saat ini, termasuk utang yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Jika pemimpin seperti ini dilanjutkan, maka kinerja pemerintahan sebelumnya yang tidak memadai akan terus berlanjut," tutup Hasrullah.

Dengan kondisi ini, Hasrullah mengajak masyarakat dan parpol untuk bersama-sama memperjuangkan demokrasi yang lebih sehat.

Dengan menghadirkan calon pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas dan integritas untuk memimpin Sulsel ke depan.

Peta kekuatan partai politik berubah jelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2024 (Pilgub Sulsel).

Partai Nasdem tampil jadi pemenang mengalahkan Golkar.

Nasdem jadi parpol penguasa DPRD Sulsel periode 2024-2029.

Di bawah komando Rusdi Masse, Nasdem meraih 17 kursi DPRD Sulsel.

Wilayah Ajatappareng yakni Sidrap, Pinrang, Enrekang jadi lumbung kursi Nasdem.

Nasdem bisa mengusung sendiri pasangan calon Gubernur calon wakil Gubernur Sulsel tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Golkar jadi pemenang kedua dengan perolehan 14 kursi.

Meski kalah dari Nasdem, Taufan Pawe berhasil menambah kursi Golkar dari 13 menjadi 14 kursi.

Golkar jawara di Dapil VI, Dapil X (Tana Toraja-Toraja Utara), dan Luwu Raya.

Gerindra tampil jadi pemenang ketiga di Sulsel dengan perolehan 13 kursi.

Andi Iwan Darmawan Aras berhasil menambah kursi Gerindra dari 11 kursi menjadi 13 kursi.

Wilayah Bosowa (Bone, Soppeng, Wajo) jadi dapil kemenangan Gerindra.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jadi pemenang keempat.

Partai berlambang Kakbah itu raih 8 kursi DPRD Sulsel.

Imam Fauzan berhasil menambah kursi PPP dari 6 kursi menjadi 8 kursi.

Kelima ditempati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PKB mempertahankan perolehan 8 kursi sama seperti Pemilu 2019 lalu.

PKB berhak mendudukkan kadernya jadi Wakil Ketua IV DPRD Sulsel periode 2024-2029.

Posisi keenam dan ketujuh ditempati Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Keduanya masing-masing meraih 7 kursi.

Kedelapan ditempati PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan meraih 6 kursi, turun dua kursi dibanding Pemilu 2019 lalu.

PAN meredup di Pemilu 2024.

Partai berlambang matahari terbit itu hanya meraih 4 kursi DPRD Sulsel, turun tiga kursi dibandingkan Pemilu 2019 lalu

Terakhir ditempati Hanura yang meraih satu kursi.

Perolehan kursi DPRD Sulsel Periode 2019-2024

1. Nasdem 17 kursi

2. Golkar 14 kursi

3. Gerindra 13 kursi

4. PPP 8 kursi

5. PKB 8 kursi

6. Demokrat 7 kursi

7. PKS 7 kursi

8. PDI Perjuangan 6 kursi

9. PAN 4 kursi

10. Hanura 1 kursi

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

27 Februari-16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

24 April-31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

31 Mei-23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

24-26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

27-29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

27 Agustus-21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;27 November 2024: pelaksanaan Pemungutan suara;

27 November-16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Debat akan ada di tahapan 25 September-23 November 2024: Pelaksanaan kampanye; (*)