Akademisi, KPU, Bawaslu Serukan Pilkada Damai 2024 dalam FGD Dit Intelkam Polda Sulsel

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dua akademisi, Ketua KPU Sulsel, dan Ketua Bawaslu Sulsel hadir jadi pembicara dalam Focus Group Discussion tentang pilkada serentak di Hotel Gammara Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar Rabu (24/7/2024).

FGD tersebut digelar oleh Direktorat Intelkam Polda Sulsel.

Temanya “Melalui Partisipasi Aktif Masyarakat, Kita Wujudkan Situasi Politik yang Aman dan Kondusif Selama Tahapan Pilkada 2024 Berlangsung.”

Pembicara antara lain Akademisi Unhas Prof Dr Armin Arsyad M Si, Akademisi Unismuh Makassar Dr Andi Luhur Prianto, S Ip, M Si, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, Ketua KPU Sulsel Hasbullah.

Ketua KPU Sulsel Hasbullah mengatakan pihaknya berkomitmen menjadi penyelenggara yang berintegritas.

“Kami mengusung tagline ‘Pilkada untuk kita’ gunanya untuk mendorong partisipasi pemilih, dengan mendekatkan Pilkada kepada semua pihak, bahwa kita semua ada partisipan dari Pilkada serentak 2024,” ujar Hasbullah.

Sementara untuk distribusi logistik itu kami sangat butuh bantuan pengawalan kepolisian.

“Penetapan calon itu 22 September 2024, syukur jika tidak ada gugatan, untuk kemudian ditetapkan untuk dicetak, lalu didistribusikan,” ujarnya.

Distribusi kali ini sangat padat karena sekarang secara serentak se-Indonesia, di Sulsel sendiri 24 kabupaten/kota.

“Sudah waktunya UU partai politik diperbincangkan, karena umurnya sudah 13 tahun,” pungkasnya

Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, mengatakan dalam mensukseskan pilkada adalah dengan pelibatan partisipasi pengawasan, konteksnya dalam dua hal yakni sebagai pemilih dan sebagai dipilih.

“Kami mengatensi di Sulsel yakni politik dinasti kekerabatan sangat rentan khususnya di Sulsel ini,” kata Mardiana.

Mardiana mengatakan bahwa semua masyarakat adalah pemilik modal dari pilkada, maka sebagai pemilik modal haruslah berpartisipasi, terlibat mengontrol setiap gerak anggaran pilkada.

“Selain itu kita juga perlu mengawasi berbagai macam model pelanggaran seperti administrasi, etik dan pidana,” kata Mardiana.

Pengamat Politik Andi Luhur Prianto mengatakan yang sering muncul di penyelenggara, KPU Bawaslu tidak sekedar penyelenggara biasa, tapi bisa memperdalam demokrasi.