Prof Hamid Awaluddin: Agar KPK Tidak Dianggap Munkar-Nakir Lagi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Republik Indonesia (RI), Prof Hamid Awaluddin mendukung Sudirman Said menjadi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Prof Hamid Awaluddin menilai, Sudirman Said sangat layak memimpin lembaga antikorupsi tersebut.

Hal ini disampaikan kepada Tribun-Timur.com saat ditemui di Kopi Heng, Jl Boulevard, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (20/7/2024).

"Saya setuju kalau Sudirman Said menjadi calon Pimpinan KPK. Saya yakin dia mampu," ungkapnya.

Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini, KPK saat ini harus dikembalikan ke relnya sebagai lembaga penegakan hukum. Bukan lembaga politik.

"Beberapa tahun terakhir KPK lebih menjadi lembaga panggung politik. Ikuti irama gendang politik," tuturnya.

Olehnya itu, kata dia, KPK butuh orang berpengalaman. Sosok yang tepat adalah Sudirman Said.

Prof Hamid Awaluddin membeberkan alasan Sudirman Said layak menjadi Pimpinan KPK.

Pertama, Sudirman Said memiliki latar belakang akademik sebagai akuntan. Pastinya dia memiliki kemampuan menghitung yang hebat dan susah dibodohi.

Ditambah lagi, Sudirman Said memiliki pengalaman empirik mengelola administrasi keuangan pemerintahan.

Sudirman Said pernah menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Menurut Prof Hamid Awaluddin dengan pengalaman memimpin kementerian yang mengelola uang ratusan triliunan rupiah sudah menjadi bukti kapasitas dari Sudirman Said.

"Dia (Sudirman Said) bisa buktikan dirinya di situ, bahwa dia jago," sebutnya.

Penilaian kedua, Prof Hamid Awaluddin adalah kepribadian Sudirman Said yang sangat bagus.

Prof Hamid Awaluddin mengatakan, pria kelahiran 16 April 1963 itu bukan sosok pribadi yang mencari musuh dan tak suka mencari gara-gara untuk popularitas semata.

Sudirman Said orangnya tenang, kalem, tidak suka panggung.

"Tipe ini yang kita mau. Bahwa penegakan hukum kita tidak jadi panggung sandiwara, tidak jadi panggung politik untuk popularitas sesaat," ucapnya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia ini melanjutkan, kelebihan Sudirman Said adalah tokoh pergerakan.

Sehingga sel-sel pergerakan sosial dikuasai. Dengan begitu, dia dengan mudah mendapatkan laporan nanti dari masyarakat.

"Dia tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hebatnya bukan LSM yang suka panggung. Makanya penegakan hukum bisa ke rel yang benar. Bukan dijadikan loudspeaker toa yang menggema suaranya," terangnya.

Alasan keempat, sebut, Prof Hamid Awaluddin, Sudirman Said orang yang sangat jujur.

Ia sangat mengenal baik Sudirman Said saat melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat.

Selain jujur, Master Bidang Administrasi Bisnis dari George Washington University, Washington, DC, Amerika Serikat itu juga sangat humble.

Dia bukan tipe kunci badan, sehingga penegakan hukum bisa kembali ke relnya karena dia tidak membabi buta cari orang untuk dihukum.

"Itu kan yang kita hindari. Mencari orang, mencari gara-gara untuk menghukum orang. Dia (Sudirman Said) bukan tipe itu," sebut Prof Hamid Awaluddin.

Di lain sisi, kata Prof Hamid Awaluddin, Sudirman Said bukan tipe orang mengisolasi diri dari orang.

Olehnya itu, pejabat maupun anggota DPR tak perlu takut jika nantinya Sudirman Said menjadi pimpinan KPK.

Sebab, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Palang Merah Indonesia (PMI) itu tak bisa diperalat dan ditunggangi untuk memenjarakan orang.

"Sudirman orang batu karang meskipun lembut. Tidak bisa diperintah," tegasnya.

Sudirman Said dikenalnya sosok manusiawi. Tak suka memerintah menangkap orang tanpa alasan dan kesalahan yang jelas.

"Jadi jangan takut Sudirman Said membabi buta. Justru dia tegakkan kebenaran," jelasnya.

Sambung Prof Hamid Awaluddin, Sudirman Said juga pekerja serius dan sangat santun.

"Belum pernah itu Sudirman melukai perasaan orang dengan kata-kata, ucapan, body language. Saya bayangkan kepribadian itu dia bawa ke KPK sehingga KPK dianggap bukan malaikat Mungkar-Nakir," bebernya.

Terakhir, pria berusia 63 tahun ini juga mengungkapkan, Sudirman Said mengerti kebijakan publik.

Dia selalu melihat duduk persoalan saat kebijakan tersebut diambil.

Misal, seorang pejabat di kacamata hukum kaku (normatif) harus masuk penjara, maka Sudirman Said akan menelisik kebijakan tersebut saat diambil.

"Momentumnya ada apa. Jadi dia bisa menegakkan aturan. Bukan menghukum orang. Sangat bijaksana. Kenapa, dia mengerti makna kebijakan publik," pungkas Prof Hamid Awaluddin. (*)