Keputusan Kontroversi Jelang Olimpiade 2024, Prancis Larang Atler Berjilba hingga MUI Boikot Israel 

TRIBUN-TIMUR.COM- Prancis resmi melarang atlet mereka untuk memakai Hijab saat bertanding di Olimpiade Paris 2024.

Keputusan ini pun jadi sorotan besar.

Diketahui, Prancis akan jadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade 2024.

Ajang itu sendiri rencananya akan berlangsung mulai 26/7/2024 hingga 11/8/2024.

Dikutip dari The Telegraph, Kamis (18/7/24), Menteri Olahraga Prancis, Amelie Oudea Castera, melarang atlet Prancis mengenakan hijab.

Alasannya, mereka terikat oleh pemisahan ketat antara agama dan negara.

Di Prancis, para atlet perempuan Muslim dilarang mengenakan penutup kepala dalam bentuk apa pun. 

Aturan ini tak hanya diterapkan dalam pentas Olimpiade Paris 2024.

Larangan memakai hijab juga diterapkan oleh pemerintah Prancis dalam beragam jenis olahraga, seperti sepakbola, basket, hingga voli.

Hal ini berlaku untuk pemain yang mentas ditingkat profesional ataupun amatir.

Terpisah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengajak masyarakat memboikot keikutsertaan Israel dari Olimpiade Paris 2024.

Boikot ini dilakukan sebagai bentuk protes genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza, Palestina.

Hal tersebut diungkapkan oleh pengurus MUI dan ormas Islam dalam pernyataan sikap yang dibacakan di Kantor MUI, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

"Sebagai bentuk empati atas nilai-nilai kemanusiaan, kami mengajak semua masyarakat untuk memboikot Israel agar tidak ikut serta dalam Olimpiade ke-33 Paris tahun 2024," ujar Sekjen Amirsyah Tambunan membacakan pernyataan sikap.

Dalam pernyataan sikapnya, MUI juga meminta Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan tentara untuk membantu kemerdekaaan Palestina.

Pengiriman tentara ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat sipil di Palestina dari genosida Israel.

Serta mendorong Israel untuk menghentikan sepenuhnya serangan dan genosida, da melancarkan bantuan kemanusiaan.

"Kami mendukung komitmen Menhan RI untuk mengirimkan pasukan guna melakukan operasi kemanusiaan di Gaza, meskipun diakui bahwa operasi kemanusiaan saja masih belum cukup untuk mewujudkan penyelesaian damai yang komprehensif," kata Amirsyah.  

Selain itu, MUI meminta Pemerintah bersungguh-sungguh berkomitmen untuk tidak memberikan celah dalam membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

"Hingga kemerdekaan Palestina terwujud dan Israel menghargai kedaulatan rakyat dan bangsa
Palestina, dan terus melakukan langkah-langkah yang lebih strategis, serta berkonsolidasi dan beraliansi dengan negara dan bangsa lain demi kemerdekaan Palestina," tutur Amirsyah.

MUI juga meminta Pemerintah untuk melindungi bangsa Indonesia dari semua produk Israel dan produk lain yang berafiliasi dengan Israel.

"Untuk itu, kami menyerukan kepada Pemerintah RI dan seluruh rakyat Indonesia agar melakukan boikot kepada Israel di segala bidang, termasuk produk Israel dan perusahaan yang terafiliasi mendukung agresi Israel dan genosida kepada rakyat Palestina," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, MUI menyerukan agar Menlu RI dan Menhan RI meningkatkan sinergi dengan MUI dan Ormas Islam untuk melakukan diplomasi total guna membantu Palestina mencapai kemerdekaannya.(tribunnews.com/hasim arfah)