Keponakan Presiden Terpilih Prabowo Ditugaskan Susun RAPBN 2025, Urus Anggaran Makan Siang Gratis

Siap Mundur

Thomas Djiwandono menegaskan dirinya siap mundur dari jabatan Bendahara Umum Partai Gerindra, usai dirinya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II.

Dalam kesempatan tersebut, Thomas juga mengaku akan mengikuti segala ketentuan yang ada di kantor barunya.

"Tentunya saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku," ungkap Thomas di Kantor Kemenkeu. "Jadi hal itu (ditegaskan) setelah rapat dengan Pak Sekjen Kemenkeu. Saya akan mengikuti semua ketentuan yang berlaku termasuk kalau mundur dari jabatan sebagai bendahara umum Gerindra," sambungnya.(Tribun Network/ism/wly)

Makan Siang Gratis 

Pagu anggaran untuk program Makan Siang Gratis sebesar Rp71 triliun dan telah masuk dalam APBN 2025.

Hal ini sudah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani saat konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 24 Juni 2024 lalu.

"Untuk tahun pertama pemerintahan beliau (Prabowo Subianto) tahun 2025 telah disepakati alokasi (makan siang gratis) sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," katanya dikutip dari Kompas.com.

Adapun angka tersebut berasal dari hasil koordinasi antara pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan tim sinkronisasi dari presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Dalam kesepakatan tersebut, program makan siang gratis atau kini disebut makan bergizi gratis bakal dilaksanakan bertahap.

Sri Mulyani menuturkan hal itu dilakukan demi tidak membebani pos belanja APBN.

"Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan, bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap," kata Sri Mulyani.

Berdasarkan keputusan ini, maka hitung-hitungan anggaran makan bergizi gratis antara pemerintah dan tim Prabowo berbeda.

Dikutip dari Kompas.com, pada 22 Februari 2024, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko sempat menuturkan, program ini membutuhkan biaya sebesar Rp 100-120 triliun untuk tahun pertama.

"Sehingga alokasi APBN yang dibutuhkan pada tahun pertama pelaksanaan program diperikrakan sekitar Rp 50 triliun hingga 60 triliun," ujarnya.