Pilar Nusantara Roadshow Makassar, Dorong Kinerja Ekologis Jadi Komponen Penentuan Insentif Daerah

Makassar, Tribun - Roadshow Petunjuk Teknis Tata Cara Penerapan Insentif Berbasis Kinerja Ekologis di Daerah  digelar di di Hotel Claro Makassar, Selasa (16/7/2024).

Kegiatan yang digelar Ford Doundation, Pilar Nusantara, dan Kemetrian Dalam Negeri ini dihadiri sejumlah perwakilan kabupaten kota di Sulawesi Selatan.

Kasubdit Lingkungan Hidup Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kunto Bimaji, menyampaikan pelestarian ekologi telah menjadi isu global dan mesti menjadi perhatian. Dampaknya sudah dirasakan, semisal musim panas yang berlangsung amat panjang pada tahun lalu.

Butuh kolaborasi dan dukungan berbagai pihak untuk mengatasinya, termasuk inovasi pendanaan hijau. Nah, salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah adopsi kebijakan EFT atau kebijakan transfer fiskal, dimana ada empat skema yang dapat dipilih.

Adapun empat skema itu meliputi transfer anggaran nasional berbasis ekologi (TANE), kemudian dari provinsi ke kabupaten/kota (TAPE), dan dari kabupaten ke desa (TAKE). Lalu, adapula alokasi anggaran kelurahan berbasis ekologi atau ALAKE.

Perwakilan Pilar Nusantara atau Pinus Indonesia Hari Kusdaryanto mengatakan juknis ini berisi tentang bagaimana suatu daerah bisa mengeluarkan kebijakan yang dapat memberikan insentif lebih untuk daerah yang bekerja lebih baik dalam hal ekologis atau menjaga lingkungan.

“Memberi insentif lebih kepada kabupaten, kota, desa, atau kelurahan yang menjaga lingkungan dengan baik, punya inovasi dalam menjaga lingkungan. Ini penting karena sekarang kita krisis jadi upaya pelestarian lingkungan menjadi prioritas,” ucapnya.

Di Indonesia sendiri kata dia, sudah ada 39 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten kota yang mengadopsi kebijakan insentif fiskal berbasis ekologis dengan total anggaran mencapai Rp289 miliar dalam 4 tahun terkahir.

“Harapannya setelah petunjuk teknis resmi keluar naka semakin banyak daerah yang mengadopsi kebijakan insentif berbasis kinerja ekologis. Yang 39 ini itu 4 dari provinsi, 29 kabupaten sisanya kota,” terangnya.

Di Sulawesi Selatan kebijakan ini sudahd iterapkan oleh Parepare dan Kabupaten Maros. Untuk Parepare, misalnya, memformulasi kebijakan Pagu Indikatif Wilayah atau Pagu Indikatif Kecamatan dengan menambahkan kriteria ekologi dalam pembagian alokasi.

Aturan ini sudah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Parepare no 26 tahun 2022, yang menjadikan Parepare sebagai penyelenggara Alokasi Anggaran Kelurahan berbasis Ekologi (ALAKE) pertama di Indonesia.

Pembagiannya dari pagu wilayah Rp7,3 miliar untuk seluruh kecamatan dan kemudian dibagi ke setiap kelurahan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah UMKM, jumlah masyarakat miskin, jumlah kelompok tani dan nelayan, pengelolaan persampahan, dan ruang terbuka hijau.

Sementara salah seorang tim penyusun Juknis Trio Nuhadi mengatakan juknis ini diharap bisa menjadi pedoman daerah untuk menerapkan formulasi baru dalam upaya penguatan pendanaan lingkungan.

“Dalam juknis ini akan ada penjelasan mengenailangkahg praktis daerah, menyusun kebijakan, hingga menghitung penilaian kinerja sampa membagi alokasi anggaran,” paparnya.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Andi Hasbi mewakili Gubernur Sulsel.

Dalam sambutanya ia mengatakan rencana pembentukan dan penetapan juknis soal IKE sesuai dengan visi 2045 yang telah disusn, dan memuat peta jalan yang ingin dicapai.

“Pemprov Sulsel sangat penyadari pentingnya pembangunan lingkungan, karena pemprov Sulsel dihadapi dengan ancaman ingkungan yang mengkhawatirkan, termasuk kebakaran hutan dan lahan,” paparnya.(