Penjaringan di Makassar, Hanya 1 Perempuan dari 632 Peserta Daftar Calon Pimpinan KPK

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Proses seleksi calon pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sepi peminat dari kalangan perempuan.

Tercatat, dari 632 akun pendaftar registrasi, baru satu calon pimpinan dari kalangan perempuan.

"Dari pendaftar yang sudah masuk dan kami data, minim sekali pendaftar perempuan. Ini buat saya agak penting karena presentasi perempuan," kata Anggota Pansel Capim Dewas KPK, Rezki Sri Wibowo seusai melakukan diskusi dengan penggiat anti korupsi di Hotel Melia, Makassar, Kamis (11/7/2024) siang.

Sebab kata dia, sejauh ini baru satu perempuan yang mendaftar sebagai Capim dan enam orang mendaftar sebagai calon dewas.

"Saya menghimbau, ayo yang aktivis penggiat (anti korupsi) mohon mendatar," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansel Capim dan Dewas KPK, Arif Satria mengatakan, pihaknya baru saja sudah dialog para penggiat anti korupsi di Sulsel. 

Kegiatan tersebut kata Rektor Institut Pertanian Bogor ini, merupakan rangkaian dari upaya Pansel menjaring aspirasi, menjaring masukan dari penggiat anti korupsi dan masyarakat.

"Sekaligus mengimbau kepada penggiat anti korupsi dan masyarakat untuk bisa mendorong calon-calon terbaik yang bisa dicalonkan sebagai calon pimpinan dan dewan pengawas KPK ini," ujarnya.

Arif Satria menyebut, hingga hari ini pendaftaran calon pimpinan yang sudah registrasi akun sebanyak 632 dan yang sudah masukkan dokumen sebanyak 79.

Sementara untuk Dewas sebanyak 64 dan itu tiap hari bertambah. 

"Banyak opini yang mengatakan, kenapa sedikit dibanding yang lain. Inikan belum ditutup. Itu kita buka mulai 26 Juni hingga 15 Juli 2024. Jumlah pendaftar tadi itu, terhitung per hari ini. Saya optimis pasti mengalami peningkatan," ujarnya.

Dirinya mengaku sangat mengapresiasi peran publik dalam proses seleksi tersebut.

"Karena konsep publik terhadap pemilihan Capim dan Dewas KPK ini sangat tinggi sekali perhatiannya. Kami sangat mengapresiasi atas masukan, kritik ataupun aspirasi dari publik," bebernya.

Kegiatan ini lanjut Arif Satria, sudah dilakukan di Surabaya, Medan dan di Makassar.

Sebelumnya juga sudah bertemu dengan representasi dari Pemred media, representasi dari akademi pimpinan perguruan tinggi, CSO (penggiat anti korupsi), BUMN dan asosiasi pengusaha.